Pilgub Ulang dan Delusi Orang-orang Kalah

- July 07, 2018

Pilgub Ulang dan Delusi Orang-orang Kalah

Menolak Pilgub ulang bukan berarti mengaminkan praktik kotor politik uang, berbeda pandangan bukan berarti juga bermusuhan. Perbedaan dalam kontestasi politik adalah membangun kompetisi untuk melahirkan kebaikan-kebaikan (fastabiqul khairat) untuk daerah, saling mengenali gagasan masing-masing calon yang memiliki keinginan yang sama-sama baik untuk membangunan daerah, terlepas kemudian ada cara-cara yang tak elegan dan clean, akibat dari sistem sosial yang masih permisif dengan laku pragmatis, konsumtif dan hedonis.


Bukankah kita atau sebagian besar masyarakat kita, memang masih mengiyakan bahwa orang-orang miskin yang memiliki gagasan tetapi tak memiliki modal memadai, tak mungkin bisa memenangkan kompetisi dalam perhelatan demokrasi liberal, baik di level pemilihan legislatif maupun eksekutif?

Persepsi masyarakat dan konstruksi demokrasi kita paska reformasi terlanjur terbangun di atas fondasi modal, popularitas bahkan isu SARA tanpa mempertimbangkan kualitas, visi dan misi serta program-program bernas, dan sialnya mayoritas masyarakat mengaminkan dan diam-diam mengharapkan 'kecipratan' materi dari proses demokrasi yang dicita-citakan bisa menyejahterakan rakyat.

Lantas bagaimana degan calon? Semua calon melakukan hal yang sama, mengiyakan dan melakukan praktik kotor yang mencederai demokrasi. Kaum cerdik pandai yang menjadi konsultan politik, melakukan survei dan menjadi tim sukses, juga ramai-ramai merekomendasikan penggunaan sembako, uang, mobilisasi massa berkedok pengajian dan wisata untuk mendapatkan kemenangan. Berbagai cara kotor dan tak beradab dilakukan untuk menang.

Lampung Darurat Money Politics?

Iya. Bahkan bukan hanya Lampung, seluruh sudut Indonesia mengalaminya. Dan kita wajib prihatin dan menangis dengan kondisi bangsa yang semakin jauh memunggungi cita-cita kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia Raya.

Menjelang tiga hari sebelum hari pemilihan. Ibu saya bercerita lewat sambungan telepon bahwa di pulau saya yang terpencil, yang sebagian masyarakatnya masih melakukan transaksi jual beli dengan sistem barter, pulau yang terisolasi dan belum tersentuh listrik itu, sinyal telepon genggam harus dicari dengan pergi ke pantai atau memasang antena tambahan yang sangat tinggi, ternyata juga sudah mulai tersentuh oleh praktik politik uang tersebut.

"Alhamdulillah, rumah kita dilewati," cerita Ibu.

Bukan tanpa musabab. Sejak jauh hari, keluarga sudah menegaskan menolak dan menyatakan haram memilih karena uang atau iming-iming materi. Sama halnya, ketika saya dan kawan-kawan komunitas mengampanyekan gerakan "gotong-royong melawan politik uang", pastilah berdampak tidak tersentuhnya kami oleh gerakan bagi-bagi sembako yang dilakukan oleh tim sukses calon. Segan dan barangkali khawatir,  dampaknya lebih buruk ketika memaksakan membagi 'uang' itu kepada mereka yang menolak.

Penolakan yang dideklarasikan sejak awal, bukan setelah kalah. Bukan gerakan 'kagetan', seperti pahlawan kesiangan di film-film India, yang datangnya selalu terakhir, ketika korban telah banyak berjatuhan.

Kita terlalu malas dan cepat merasa lelah untuk melakukan gerakan dan berdialog terus menerus mencarikan solusi, agar bangsa ini keluar dari lingkaran setan sistem politik dan kepartaian kita, sistem politik dan partai kita yang sedang kerasukan, sedang sakit parah.

Lampung bukanlah satu-satunya, semua daerah kabupaten/kota di negeri ini telah terwabahi penyakit akut ini. Pemberitaan dan perbincangan yang masif tentang praktik politik uang di Lampung, adalah satu sebab mengapa Lampung, daerah yang kita cintai ini menjadi sorotan dan disebut menempati posisi kedua atau pertama dalam praktik politik kotor tersebut.

Sekali lagi, menolak Pilgub ulang atau menolak ikut-ikutan mencaci maki penyelenggara Pemilu tidaklah sama dengan menolak politik bersih, bebas dari politik uang. Tulisan ini, adalah seruan agar kita kembali peduli untuk terlibat dalam dialog-dialog aktif, menemukan formula agar demokrasi kita kembali ke khittah-nya, demokrasi pancasila, demokrasi yang mengembalikan kita kepada tradisi, kebudayaan dan adat-istiadat bangsa ini, yang gemar gotong-royong, bekerjasama dan bersama-sama kerja dengan tulus, tanpa pamrih.

Boleh jadi kawan-kawan yang hari ini berjuang di jalanan, menulis dan berteriak untuk Pilgub ulang, memiliki kekhawatiran Lampung ini akan dikuasai oleh mafia dan pengusaha serakah adalah mulia, untuk kemaslahatan Lampung. Tapi, yakinlah merusak Lampung tak semudah seperti yang dipikirkan, ada banyak orang-orang baik yang juga peduli dan akan mencegah itu.

Jikapun kekhawatiran itu perlu disuarakan, maka marilah bersama-sama kita inventrasir kejahatan-kejahatan para pengusaha tersebut dan jika perlu kita usir mereka dari bumi Lampung ini, karena telah membuat rakyat sengsara, tentu dalam konteks, posisi dan porsi berbeda. Bukankah dulu, para mafia itu juga mendanai calon dan menjadi cukong di Pilgub 2013 yang lalu? Lantas, kenapa diam dan tetap memberikan ruang kebebasan, hingga mereka tetap melakukan akrobat politik di Pilgub 2018?

Cukuplah dana hampir Rp. 400 miliar dihabiskan dalam perhelatan Pilgub 2018 yang lalu. Kita memang punya akal untuk merasionalisasi dan membenarkan setiap tindakan dan pilihan-pilihan politis kita, tapi berilah ruang pada hati nurani untuk menjadi pengadil.

Kecuali, kita adalah orang-orang kalah yang khawatir kehilangan akses, terdepak dari lingkar kekuasaan, dan masih terus-menerus berkhayal bisa menang, meskipun (mungkin) juga dengan berbagai cara.

Tabik.


Sumber Foto: Fajar Sumatera