Elit Politik Islam dan Syahwat Berkuasa

- April 11, 2018
Elit Politik Islam dan Syahwat Berkuasa, Berebut Kekuasaan, Omah1001.net
Terkadang hasrat melampui kemampuan dan kapasitas. Amsal tersebut barangkali tepat untuk menggambarkan keinginan elit politik muslim yang hari ini sedang gencar mengampanyekan #2019GantiPresiden. Di satu sisi, mereka memiliki hasrat menggebu-gebu untuk untuk mendepak Jokowi pada Pemilu 2019 dari puncak kekuasaan, tetapi di sisi lain, mereka tak memiliki kemampuan untuk konsolidasi kekuatan umat Islam yang memiliki keinginan beragam.

Sebenarnya, paska kejayaan Masyumi tahun 1955, umat Islam nyaris tak pernah lagi mampu mencatatkan prestasi, mendulang suara mayoritas di parlemen, alih-alih berhasil untuk mendudukkan calon presiden yang diusung oleh partai-partai Islam, prestasi maksimal mereka hanya berhasil menjadi partai penyokong.

Kekalahan demi kekalahan partai-partai berbasis Islam terus terjadi secara beruntun, beragam strategi dibongkar-pasang, mulai dari menjadi partai terbuka, mengakomodir calon nonmuslim, hingga koalisi longgar yang memburamkan identitas dan ideologi sebagai partai Islam. Hasilnya? Tetap nihil!

Gonta-ganti strategi mendulang suara tersebut, seakan menunjukkan ketakpercayaan diri terhadap pemilih muslim dan tingginya hasrat untuk berkuasa, sehingga terkesan menghalalkan segala cara untuk menang.

Jika, pada masa Orde Baru, alasannya karena ada rezim yang secara dzalim membonsai suara PPP sebagai satu-satunya partai politik yang menjadi saluran suara umat Islam, maka paska Orba, alasan utamanya disebabkan oleh syahwat politik yang tak bisa dibendung. Setidaknya, ada 16 politik partai Islam atau partai politik berbasis massa muslim dari 48 partai pada tahun 1999, yang menggambarkan betapa tingginya keinginan untuk sama-sama berkuasa itu.

Tingginya syahwat berkuasa itu bukan hanya dilatarbelakangi oleh perbedaan dalam memaknai Islam politik dan politik Islam, melainkan juga karena ego yang tak pernah lepas dari kesejarahan masa lalu Islam politik, di mana kepentingan agama selalu ditempatkan sebagai cover dan pemanis perjuangan saja.

Bayang-bayang klaim ideologis, sebenarnya hanyalah kedok untuk menutupi ambisi berkuasa, toh pada akhirnya beberapa partai Islam juga sangat terbuka dan lunak berkoalisi dan kompromi dengan ideologi yang nyata-nyata berseberangan bahkan pernah ditentangnya. Bahkan, tak jarang mengorbankan rasa malu (jika memang masih ada) dengan tak segan-segan membela koruptor berdalih didzalimi.

Andai saja nilai-nilai Islam yang menjadi ruh perjuangannya, sudah tentu segala kepentingan yang bernama kelompok atau golongan, pribadi dan mazhab menjadi nomor kesekian di bawah kepentingan Islam. Tidak mungkin, terjadi perebutan kekuasaan dengan saling dorong dan menjatuhkan antara tokoh dan elit Islam.

Tidak akan pernah muncul ego saling menyalahkan, saling merasa layak, mengklaim kebenaran sepihak. Jikapun ada perbedaan disikapi secara bijak, bukan untuk saling menggusur dan menegasikan.

Namun, sikap saling serang dan saling merasa paling layak dari elit politik Islam, yang bukan hanya bisa membelah kekuatan umat Islam, tetapi juga semakin mengkotak-kotakkan umat Islam dalam kelompok-kelompok kecil yang saling curiga-mencurigai, saling memusuhi penuh dendam, menjadi sinyal kuat, bahwa partai-partai Islam dibentuk bukan untuk menjadi jembatan tersebarnya syiar Islam, melainkan menjadi jembatan elit-elitnya untuk berkuasa dan mendulang kekayaan dan keuntungan pribadi atau golongan.

Bukan isapan jempol, kehadiran partai-partai Islam justeru menjadi penyebab utama keterbelahan umat Islam, dampak itu begitu nyata terasa di tengah-tengah masyarakat karena politik. Hal ini seolah menjadi penegas apa yang pernah disampaikan oleh Muhammad Said al-Ashmawi, bahwa dalam kondisi pertunjukan politik seperti ini, Tuhan menginginkan Islam sebagai agama tetapi manusia menginginkannya menjadi politik (arâda Allâh li al-Islâm an yakûna dînan, wa arâda bihi al-nâs an yakûna siyâsatan). Baginya agama itu universal sifatnya, sedangkan politik itu partikular dan temporal. Maka keduanya tidak mungkin bersatu.

Rasulullah Muhammad bukan diutus sebagai pemimpin politik, dan sistem politik Islam sebagian besarnya merupakan ijtihad, al-Qur'an tidak menjabarkan secara detail tentang bentuk pemerintahan, mekanisma dan pelaksanaan lapangan.

Dan yang berkembang kemudian adalah adanya ikhtiar secara sistematis untuk menjadikan Islam sebagai tunggangan dan alat untuk berkuasa (politisasi Islam), Penggunaan simbol-simbol Islam sebagai alat untuk kepentingan sendiri dan kelompok, untuk mendapatkan dukungan, legitimasi dan mandat rakyat.

Ringkasnya, saat ini politik Islam yang mengejawantah dalam bentuk partai-partai Islam, lebih terkesan mereduksi dan membelokkan makna sejati Islam dan dakwah yang lebih universal ketimbang menjadi wadah untuk menampung seluruh aspirasi umat.

Hingga saat ini, sejak tumbuh suburnya partai Islam di era reformasi, belum ada satupun partai Islam yang merepresentasikan perjuangan ideologis, terbukti dari mitra koalisi yang selama ini dibangun dan statemen politik yang disandarkan seolah sebagai fatwa agamapun, ternyata bisa bongkar-pasang sesuai kepentingannya.

Jadi, tulisan ini hendak menegaskan bahwa percuma saja teriakan-teriakan soal #2019GantiPresiden ketika syahwat untuk sama-sama berkuasa di kalangan elit Islam tak mampu dibendung, ujung-ujungnya justeru umatlah yang terkena dampak, terpecah-belah dan kehilangan panutan.

Advertisement