Wajah Buram Pendidikan Kita

- March 09, 2018


Pada suatu malam, seorang kawan mengajukan pertanyaan, "masih percaya pada sekolah?" Sebuah pertanyaan yang tampaknya mudah, namun sulit untuk memberikan jawaban singkat "Ya, masih!" atau, "Tidak!".

Saya hanya memberikan jawaban, "saya masih percaya dengan pondok pesantren!"

Pertanyaan kawan yang terkesan skeptis tersebut bukan tanpa alasan, semakin hari, seiring perkembangan zaman dari tahun ke tahun biaya pendidikan di Indonesia semakin mahal, di sisi lain pendidikan dianggap tidak cukup berhasil menata moralitas anak didik. Konon, sebenarnya pendidikan mahal tersebut bukanlah hal yang diinginkan negara dan banyak orang, apalagi kalangan masyarakat kelas menegah ke bawah.

Pendidikan mahal itu, sekali lagi kabarnya adalah tuntutan. Harga menentukan rupa, kualitas tergantung isi tas. Pendidikan dengan konsep seperti ini, tentu memiliki keberpihakan absolut kepada kelas menengah ke atas, tingginya biaya pendidikan bagi mereka tentu bukanlah masalah, sehingga sangat wajar jika ada pembelaan bahwa mutu dan kualitas itu harus ditentukan dan digantungkan kepada biaya. Pendidikan bagi mereka merupakan simbol yang memiliki makna tersendiri, yang bisa menjelaskan status sosial, sehingga semakin tinggi biaya pendidikan, semakin tinggi kualitas pendidikan anak-anaknya dan semakin tinggi kualitas kelas sosialnya.

Maka, di titik ini pendidikan mesti dipahami tidak lagi hanya sebagai sebuah lembaga yang bertugas mencerdaskan tetapi lebih dekat kepada ajang pertarungan ideologis. Faktanya, banyak pendidikan yang tidak lagi konsisten pada tujuan utama pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.

Lembaga Pendidikan menjadi wilayah di mana kesadaran diperebutkan oleh kepentingan, peserta didik 'dipaksa' tunduk pada kesadaran yang dapat memberikan jalan pada sistem penindasan, pendidikan dengan capaian-capaian kuantitatif dan lembar ijazah sukses mendoktrin dan mengarahkan peserta didik untuk menjadi penghamba industri dan perusahaan, lembaga pendidikan menampilkan wajah tak lebih dari sekadar mesin yang memproduksi tenaga kerja. Dan, semuanya bekerja dalam rangka memberi keuntungan terhadap pemodal dan perusahaan.

Termasuk, biaya pendidikan yang semakin mahal menjadi satu sisi bentuk penindasan dan penjajahan bagi kelas sosial menengah ke bawah, institusi pendidikan menjadi lahan basah bisnis para pengelola pendidikan untuk mengeruk keuntungan finansial sebanyak-banyaknya. Nyaris, semua jenjang pendidikan di Indonesia baik itu jenjang SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi (PT) menjadi ladang subur bagi kapitalisme. Lembaga pendidikan dibuat sebagai institusi usaha, lembaga bisnis baru!

Pendidikan memang tidak murah meskipun bermula dari niat yang mulia. Awalnya demi untuk mencerdaskan dan menjadi cerdas selalu butuh biaya. Tentu jika ada biaya di situ bicara soal kemampuan untuk membayar dan meraup laba. Biaya kadang membuat pendidikan berlaku bak perusahaan yang mengubah siswa tidak saja bijak tapi juga asset yang membawa untung. Soalnya lagi biaya menjadi sebuah spiral tempat banyak pihak berebut pengaruh dan yang lain, saling sibuk untuk melakukan korupsi.

Perebutan pengaruh, selalu menyisipkan pelaku dan agenda tersembunyi. Pelaku dan agenda tersembunyi membangun suatu sistem. Ada sistem pasar, ada sistem komando, dan ada pula sistem humanis populis.

Kalau arah pendidikan ditentukan oleh sistem pasar, maka yang menang di arena pasar itulah yang menentukan arah, hitam-putihnya pendidikan. Sebaliknya kalau arah pendidikan ditentukan oleh komando negara, maka yang berkuasa di negara itulah yang menentukan warna pendidikan. Kemungkinan ketiga adalah arah pendidikan ditentukan oleh rakyat dan untuk tujuan memanusiakan manusia, atau sistem yang menempatkan manusia sebagai tujuan namun tidak bersifat eksklusif melainkan menjangkau semua lapisan termasuk yang masih terpinggirkan.

Sistem ini akan menjadikan pendidikan alat pemanusiaan, sehingga kegunaan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan diukur dari kemampuan rakyat dan kebutuhan pemanusiaan, diisi dengan  hal-hal yang mengangkat derajat manusia dan memberdayakan rakyat, diarahkan sehingga memenuhi kebutuhan dasar manusia hidup dan cita-cita ekonomi sosial rakyat jelata.

Bagaimana sistem pasar beroperasi dalam lembaga pendidikan?

Pasar adalah sesuatu yang anonim dan ideologis. Di balik pasar bukan sekadar para pelaku pasar, penawaran dan permintaan, tetapi siapa yang kuat mengontrol sarana ekonomi dan alokasinya. Bagi pelaku kapitalis-liberal, seperti pengusaha lintas negara, maupun kapitalis feodalis, seperti pengusaha-pengusaha, gerak ekonomi diarahkan ke pelebaran dan penguasaan pasar untuk  akumulasi kapital lebih banyak lagi. 

Arah pendidikan dibuat sedemikian rupa sehingga pendidikan menjadi pabrik tenaga kerja yang cocok untuk tujuan ekonomi kapitalis tersebut. Kurikulum juga diisi dengan pengetahuan dan keahlian untuk industrialisasi, baik manufaktur maupun agroindustri.

Menurut M. Yunus Abu Bakar dalam Jurnal Tsaqafah, orientasi pendidikan terkesan tidak lagi menitikberatkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa atau membangun karakter bangsa menuju manusia paripurna (insan kamil), melainkan lebih berorientasi pada pemenuhan ketrampilan dasar (life skill) untuk kebutuhan teknis perusahaan. Intitusi pendidikan dianggap sebagai investasi masa depan, serupa kedudukannya dengan tanah dan emas, ditambah lagi dengan kompetisi di antara penyelenggara pendidikan, yang adu ilmu marketing dan teknik promo, semakin menjadikan pendidikan mahal.

Jadi, bukanlah ngecap jika institusi pendidikan kita memang sudah rasa pabrik!

Berharap pada pendidikan, haruslah dimulai dengan upaya mengembalikan pendidikan berkeadilan, pendidikan yang bisa diakses oleh semua orang. Pendidikan yang kembali berorientasi kepada upaya memanusiakan dan memerdekakan manusia, merubah paradigma pendidikan kompetitif dengan pendekatan sumber daya manusia menjadi paradigma pendidikan keadilan sosial dengan pendekatan pemberdayaan manusia.

Pendidikan bukan sekadar sistem persekolahan tetapi juga pendidikan yang terus menerus berlangsung dalam keluarga dan masyarakat luas.

Pendekatan bottom-up yang demokratis harus diterjemahkan dengan mendayakan dan mengisi sekolah-sekolah dasar khususnya yang di desa-desa atau pelosok kampung dengan sistem pembelajaran yang adil, terbuka dan menguatkan watak dan ketrampilan peserta didik. Selain itu juga diisi sebagian besar dengan pembelajaran dan pelatihan yang bermanfaat untuk tidak hanya berproduksi tetapi juga untuk hidup, bukan disiapkan menjadi penghamba industri dan pabrik, tetapi disiapkan untuk memiliki keterampilan mengelola alam dan lingkungan sekitarnya, sebagai manusia beradab.