Maling dan Kursi Kehormatan

- March 25, 2018
Maling dan Kursi Kehormatan, Omah1001

Jangan pernah bermimpi akan ada harakiri di Indonesia bagi mereka yang melakukan kesalahan memalukan seperti korupsi. Alasannya simpel, pertama, harakiri jelas bukan tradisi dan budaya Indonesia, kedua, para pelaku korupsi tersebut jelas tak memiliki malu dan telah mati nuraninya.

Hal yang membuat miris, para pelaku korupsi tersebut, meski sudah ditangkap justeru tak sedikit yang bangga dengan berteriak "Allahu akbar!"

Barangkali, kesalahan tak sepenuhnya milik para koruptor itu, budaya kita juga turut menjadi pendorong tidak langsung perilaku korup, dengan menempatkan kekayaan, prestise dan gengsi jabatan sebagai sesuatu yang terhormat dan begitu sangat berharga.

Saya ingat persis, bagaimana kawan saya gundah karena ditolak calon mertuanya, bukan karena ia tak memiliki pekerjaan, melainkan karena ia bukan pegawai negeri atau aparat negara lainnya. Maka tak mengherankan, jika masih banyak orang yang menghalalkan cara sampai rela menyogok hingga ratusan juta rupiah untuk bisa menjadi pegawai negeri. Sekali lagi, bukan semata karena pekerjaannya, tetapi karena gengsinya di tengah masyarakat.

Tak terlalu sulit untuk mengetahui 'kehormatan' itu berlaku dan diperlakukan dalam budaya kita di hampir semua tempat, cukup bagaimana melihat orang-orang kaya dan para pejabat penting, tak peduli apakah ia korup atau rentenir, hadir dalam sebuah pesta, hajatan atau bahkan acara keagamaan, selalu disediakan tempat 'istimewa' atau ditempatkan di barisan terdepan atau barisan utama. Bandingkan, dengan tukang sapu jalan, yang uangnya sedikit tetapi jasanya banyak.

Sanksi sosial yang sering diperbincangkan dalam forum-forum ilmiah hanyalah omong-kosong dan isapan jempol, apalagi saat kita melihat yang mulutnya berbusa-busa membincangkan sanksi sosial itu, masih terlihat membungkuk-bungkuh hormat kepada para pejabat, meski belum ditangkap KPK, telah ada banyak indikator ia korup, dan umumnya diketahui dan diiyakan publik.

Semua bisa diatur dengan uang dan jabatan. Kehormatan, popularitas hingga elektabilitas (keterpilihan), bahkan kebenaran dan harga diri orang pun bisa ditakar dengan uang. Tak ada lagi idealisme pilihan, ketika berhadapan dengan segepok uang dan sekantong sembako ketika musim pemilu. Minyak tanah, beras dan susu begitu sangat menggiurkan.

Tidak berhenti di situ, uang dan jabatan juga tak jarang juga membeli "tumbal" dan "kambing hitam". Para pejabat seringkali tak langsung bersentuhan dengan perilaku korup, seperti 'setoran proyek" atau "transaksi jual beli jabatan" atau berbagai jenis suap lainnya, maka mereka akan menunjuk oknum dan menjadikannya kambing hitam, jika suatu saat tersangkut masalah. Melabelkan oknum pada orang tertentu seolah menjadi alat yang efektif untuk mengaburkan perilaku koruptif yang sebenarnya sistemik, masif dan terstruktur menjadi keteledoran oknum semata.

Memberikan label oknum kepada orang yang telah terpilih menjadi kambing hitam, mampu menjadikan segala masalah dianggap selesai. Kambing hitam dan oknum adalah tumbal yang memang dipersiapkan oleh para pimpinan dan pejabat yang memang sedang merencanakan kejahatan. Kambing hitam dan oknum adalah juru selamat pejabat dan korp, sekaligus bukti dari harga diri yang bisa dibeli, bukti dari kedigdayaan jabatan dan uang.

Entah sudah berapa pimpinan, pejabat dan lembaga negara yang terpelihara “nama baik”nya berkat kambing hitam dan oknum. Namun, tentu saja untuk tak gratis,, mereka dibayar dan diiming-imingi 'sesuatu' sehingga rela memikul tanggung jawab pimpinan, pejabat dan lembaga-lembaga yang bermasalah, menyelematkan kedudukan, dan prestise para penjahat.

Pejabat kita memang belajar untuk tidak bertanggung jawab, melainkan berlatih terus menerus melempar tanggungjawab. Dan kita, sebagai tuan rumah selalu mau berunding dengan maling yang merampok rumah kita. Tak hanya itu, kita selalu menyediakan kursi kehormatan untuk mereka.