Jalan Setapak Kaum Miskin Kota di APBD

- March 22, 2018


Metro sedang bergeliat, bersolek menata wajah kota. Seluruh taman dipercantik, jembatan dicat warna-warni dan dihiasi lampu. Jalan, meski masih banyak yang berlubang telah sukses ditambal-sulam.

Tak ketinggalan gedung-gedung kantor juga dirias, ada yang direnovasi, ada pula yang dibongkar pagarnya, kemudian dibangun kembali, salah satunya adalah kantor DPRD Kota Metro. Pagar lama dibongkar diganti dengan pagar baru yang lebih tertutup seperti tembok. Pagar tertutup itu barangkali membantu untuk menutupi aktivitas yang sepi dalam gedung wakil rakyat tersebut, membantu menghalangi pemandangan bahwa jam 11 ke bawah, mobil-mobil dinas masih sedikit yang terparkir di halaman gedung berpendingan nan berisi kursi empuk itu.

Isu utama kota seperti lapangan kerja dan kemiskinan warga yang termanifestasi dalam bentuk kekumuhan kota belum menjadi arus utama kebijakan dari pemerintah daerah.
Kelihatannya penanggulangan kemiskinan belum menjadi isu seksi yang menggiurkan, salah satu indikasinya, tiap tahun dari total anggaran (APBD) yang dialokasikan untuk pembangunan, tak banyak dari jumlah itu yang bisa dinikmati masyarakat miskin.

Namun, meski begitu tak baik menuduh dan berburuk sangka. Bisa jadi, kebijakan merias kota, termasuk kebijakan proyek mercusuar pembanguan Metro Convention Center (MCC) yang konon rencana anggarannya menghabiskan biaya 41 milyar itu juga adalah untuk menyejahterakan kaum miskin kota. Desas-desus yang saya dengar, bahwa dengan hadirnya MCC tersebut dengan kapasitas parkir yang bisa menampung ribuan kendaraan, diharapkan bisa mengurai kemacetan yang kerap terjadi setiap kali ada pesta, sehingga dengan lancarnya arus lalu lintas itu, lancar juga perputaran ekonomi warga kota.

Tak perlu tersenyum apalagi sampai terbahak menalar logika pemerintah tersebut, yang penting rasionalisasinya ada dan masuk akal, meski lewat celah kecil. Intinya, pemerintah memiliki niat baik menyediakan tempat layak dan representatif untuk menggelar pesta dan hajatan. Rakyat kecil atau warga miskin toh bisa juga memanfaatkannya dengan menjual balon, mainan anak, basreng, tahu bulat yang digoreng dadakan di area sekitar, tapi ingat jangan membuat kumuh agar tak digusur.

Lalu, para pedagang kaki lima yang selalu menjadi biang kerok kesemrawutan kota, harus berterimakasih banyak, selain dibangunkan tempat di lantai dua pojok RSU Ahmad Yani, sekarang sedang diusahakan tempat di Jl. AH Nasution, persis di depan Bank Mandiri, yang refresentatif pula untuk menampung pedagang di sekitar Taman Merdeka, Jika tak memadai, tersedia juga lapak di sekitaran Lapangan Samber yang sekarang namanya juga sudah diganti dengan nama yang lebih keren dan tidak kampungan, "Samber Park".

Satu hal lagi yang pantas disyukuri, meski judulnya tetap dibuat keren, pembangunan partisipatif, ditulis dalam jabaran visi dan misi, warga tak perlu berlelah-lelah ikut mikir dan terlibat dalam perencanaan pembangunan kota, masalah-masalah penanganan kesemrawutan kota cukup diserahkan kepada perancang kota dan penentu kebijakan atau para akademisi untuk membuat naskah akademik dan perdanya. Jadi enak terima beres saja.

Eits, tak perlu berdalil bahwa warga kota lebih mengetahui persoalan kota yang dekat dengan kehidupan mereka hingga mampu mengeluarkan ide-ide kreatif dan imajinatif segar, untuk meminta diajak berembug tentang kotanya, apalagi mau menunjuk pengalaman di kota Porto Alegre, Brasil untuk memperkuat pendapat.

Memang sih model orcamento participaivo yang berarti keterlibatan warga kota dalam penentuan APBD di Porto Alegre, sebagaimana ditulis oleh Ivan A Hadar, Kordinator Nasional MDG's (Beppenas/UNDP) tahun 2008, bisa melahirkan APBD partisipatif yang mengajak warga terlibat dalam forum-forum lokal, berdiskusi tentang persoalan kota dan mencari solusinya.

Selain mendapat informasi tentang sistem baru, warga juga dibekali brosur 30 halaman tentang fungsi dan haknya sebagai warga kota. Konon, 85 persen warga Porto Alegre memahami OP dan sekitar 20,000 warga terlibat aktif dalam kepentingan dan melakukan konseling. Dari ratusan delegasi forum, dipilih 40 orang sebagai perwakilan dan berhak meneliti penggunaan keuntungan pemerintah kota. Aneka usulan dari 21 forum kota dirangkum dalam rancangan APBD, diserahkan gubernur terpilih kepada dewan kota. Dewan kota sebagai satu-satunya instansi yang berhak memutuskan APBD.

Dengan cara ini , sejak beberapa tahun terakhir , warga kota dapat memutuskan penggunaan dana APBD sekitar 750 juta dollar AS (sekitar 8,5 triliun), Sebagian besar dana itu diinvestasikan bagi kemaslahatan lapis sosial bawah, misalnya untuk kawasan kumuh, sebagian besar terlayani infrastruktur kota, seperti air minum, kanalisasi, jalan, sistem pendidikan, pembuangan dan daur ulang sampah, perbaikan alat transportasi kota , serta jaringan pembuangan air limbah.

Namun, model Porto Alegre yang menjadi acuan ratusan dewan kota di Brasil tersebut sungguh bisa sangat melelahkan dan menghilangkan 'ujung' dan 'selisih keuntungan'.

Jadi, terima nasib saja dan banyak-banyak bersyukur. Tak baik banyak mengeluh apalagi bawel. Nikmati saja jalan setapak itu, biarkanlah ia tetap menjadi jalan sunyi.