Kota Metro, Membangun atau Menghancurkan?

- November 18, 2017
Foto kenangan Gedung Wanita. Doc. Pribadi
Kota Metro, sesungguhnya telah berkali-kali berubah wajah. Kota yang dulu dikenal sebagai Bedeng ini, perlahan telah memastikan diri sebagai sebuah daerah yang kompetitif dan tak layak lagi disebut udik. Wajah kota telah dirias sedemikian rupa, bongkar pasang alun-alun yang kini dikenal sebagai Taman Merdeka, telah dilakukan berkali-kali, bahkan Masjid Taqwa yang memiliki nilai sejarah, juga harus dibongkar atas nama modernitas, sehingga cukup menyisakan menara yang menjadi pengingat masa lalu.

Bukan hanya itu, ruang publik yang dulu disebut sebagai Taman Parkir kini telah berganti beton-beton kokoh yang dilabeli Metro Mega Mall, tak puas dengan membongkar masjid, taman parkir, rezim baru di kota ini kembali bongkar pasang nama Taman Merdeka, merobohkan Gedung Wanita, Gedung Pramuka (bekas Perpustakaan Daerah yang lama), Kantor Lingkungan Hidup, untuk memuluskan hasrat membangun sebuah gedung pertemuan yang megah, Metro Convention Center (MCC).

Begitulah pembangunan sering dimaknai secara fisik, gaya dan model usang sering dianggap ketinggalan zaman, kumuh dan norak.

Setiap rezim kekuasaan selalu memiliki mimpi sendiri tentang kota yang diinginkannya, jika tak puas dengan bangunan masa lalu, maka tinggal merombaknya, tentu saja terlebih dahulu merencanakan dan menganggarkan belanja untuk memuaskan hasrat dan mimpinya. Hal itu pernah tercetus, dari seorang pemimpin yang baru terpilih, “jika si A meninggalkan bangunan Y dan Z, maka saya juga harus meninggalkan banguan Q.”

Pemerintah dan urban planner memang seringkali memahami kota sebagai sebuah narasi tunggal versi mereka. Hal ini kemudian  berdampak dengan menjadikan warga selalu sebagai obyek, cukup sebagai penikmat pembangunan, warga tak boleh punya pendapat atau usul apapun tentang bangunan yang akan mengisi ruang kota.

Pada ruang seperti inilah, Henri Lefebvre, Sosiolog Marxis asal Prancis, percaya bahwa representasi ruang sebuah kota dikendalikan oleh gagasan arsitek, urban planner, atau pemerintah yang memegang kontrol atas konsepsi dan produksi tata ruang sebuah kota.

Di atas sebuah peta, mereka, para pemegang otoritas ini, mulai menarik garis dan memetakan apa yang baik dan tidak baik bagi sebuah kota. Batas-batas dibuat antara pemukiman, ruang produksi dan ruang konsumsi. Dan kemudian ruas-ruas jalan ditarik untuk menghubungkan ketiganya.

Resah dan Mimpi Warga Kota

Tahun 1970-an, Italo Calvino, seorang pengarang keturunan Itali, menulis sebuah novel yang berjudul Invisible Cities. Dalam novel tersebut ia menarasikan tentang lima puluh lima kota melalui imajinasi dan kenangan dari seorang pengelana. Baginya, kota tak ubahnya seperti sesuatu yang terbuat dari jalinan keinginan dan ketakutan masyarakat yang hidup di dalamnya. Kota adalah sebentuk memori kolektif yang hidup.

Kota merupakan ruang yang menjanjikan bagi warga yang hidup di dalamya untuk mewujudkan mimpi-mimpi, mereka tidak peduli pada proyeksi demografis yang memperlihatkan bahwa melimpahnya jumlah penduduk selalu berawal dari kota.

Hal itulah yang barangkali menjadi salah satu penyebab urbanisasi. Orang-orang desa berlomba ikut ke kota setelah menyaksikan orang kota yang mudik dan ‘memamerkan’ kesuksesannya selama di kota. Ya, kota adalah mimpi sekaligus ketakutan. Padahal di kota, banyak orang yang merindukan suasana desa, di kota ada banyak konflik , setiap saat terjadi perebutan ruang yang tak pernah selesai-selesai.

Orang kaya merebut lahan-lahan kosong dengan kekuatan modalnya untuk mendirikan bangunan-bangunan yang bisa semakin meminggirkan kaum papa (mustadhafien). Pemerintah atas nama estetika dan modernitas, anti kumuh, selalu berhasil memenangkan kelompok-kelompok penmodal tersebut, dengan kemudahan-kemudahan pemberian izin mendirikan bangunan.

Masih ingat kan, akhir tahun 2015 yang lalu, pernah terdengar kebijakan moratorium toko-toko ritel di Kota Metro, maka saksikanlah kini, sepanjang Jl. Jendral Sudirman ada berapa toko ritel (Indomaret dan Alfamart) yang berdiri, Jl. Imam Bonjol, Jl. Raden Intan, dan Jalan-Jalan Utama lainya. Tapi, ya sudahlah, beda rezim beda pula kebijakan, beda pula ongkos perizinannya!

Sementara, rakyat kecil yang masih menyisakan tenaga untuk melawan bertahan di ruang-ruang publik, sembari beberapa orang yang hanya bermodal gerobak menjajakan rokok batangan di sudut-sudut gang, dengan pandangan nanar, mengikuti langkah para pelanggannya yang kini lebih nyaman berbelanja di toko-toko ritel yang sejuk berpendingin itu, bertahan sebelumnya akhirnya menutup gerobak reot itu selamanya.

Seolah mereka warga-warga miskin yang mengisi ruang-ruang publik itu adalah warga 'haram' atau 'penumpang gelap' dari kota ini, sehingga aktivitasnya selalu tampak salah, sorot mata tajam pemegang kebijakan selalu awas atas pelanggaran-pelanggaran yang mereka kerjakan, tetapi begitu picek dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemodal besar itu.

Mestinya, meskipun otoritas penataan ruang selalu menjadi monopoli pihak urban planer dan pemerintah yang memiliki tafsir tunggal atas konsepsi dan produksi tata ruang kota, warga termasuk pedagang kaki lima, tukang parkir, pedagang asongan, yang juga memiliki mimpi dan keinginan, dan sedikit memahami setiap jengkal ruang sebagai sebuah kesempatan untuk bertahan hidup, juga selalu dilibatkan bicara, sehingga mereka juga terkesan dianggap ada sebagai warga yang memiliki hak atas kota ini.

Jika tidak, perebutan ruang kota, baik di tingkat wacana hingga kebijakan, akan selalu terjadi selama pemerintah sebagai pemegang otoritas tata ruang tidak pernah mengajak bicara warga. Kebijakan pemerintah yang selalu memihak kelompok pengusaha yang bermodal besar, akan selalu melahirkan perlawanan-perlawanan kecil tetapi berkesinambungan dari kelompok wong cilik, sebagai praktik spasial sebagaimana istilah Henri Levebvre.

Tak bisa dipungkiri, kota adalah tempat dimana keberagaman bertemu. Keberagaman tentang suku, status atau kelas sosial, hingga ideologi. Keberagaman inilah yang memicu hadirnya perebutan ruang-ruang eksistensi, perebutan ruang-ruang aktualisasi diri, hingga perebutan ruang keinginan untuk diakui. Keberagaman ini jugalah yang memicu hadirnya kreasi inovatif, karya alternatif, maupun seni responsif terhadap kondisi kota.

Sebagai warga, meski tak punya warung kecil, tak memiliki lapak dagangan di ruang-ruang publik, tak punya gerobak reot di ujung-ujung gang yang bertarung secara tak seimbang dengan Indomaret dan Alfamart, saya berkehendak mengetuk nurani pemangku kebijakan. Bapak dan Ibu yang terhormat. cukup dan sudahilah pembangunan toko-toko ritel itu, karena sampai kapanpun, warung-warung kecil, gerobak-gerobak reot tak akan pernah bisa bertahan dan bersaing dengan toko-toko ritel tersebut, keberadaan toko-toko modern itu, akan membunuh usaha mereka pelan dan pasti!


Rahmatul Ummah, Warga Yosomulyo

Advertisement