Kolom Budi Hutasuhut : Surat Panjang Buat IB Ilham Malik (Bagian 3/3)

- November 03, 2017


Cepat atau Lambat, Bukan itu Persoalan Pembangunan

Saya belum membaca hasil penelitian yang dimotori akademisi dari UBL itu, dan sebaiknya saya tidak membuat simpul yang gegabah. Makanya, saya hanya berangkat dari tafsir tentang pemakaian angka 200 tahun yang menjadi inti dari simpul hasil riset tersebut.

Dari aspek kebahasaan, saya menafsirkan angka 200 tahun itu menjadi semacam kritik yang ditujukan kepada Pemda Kabupaten Lampung Timur. Bahwa, program-program pembangunan daerah yang dilakukan Bupati Lampung Timur sejak APBD-P 2016 tidak akan berdampak cepat terhadap perbaikan kualitas pembangunan daerah. Tapi, soal cepat atau lambat, sebetulnya bukan persoalan. Yang jadi soal dalam dinamika pembangunan adalah dinamika itu sendiri.

Kita tak bisa membayangkan Bupati Lampung Timur memikirkan masa depan masyarakatnya sampai 200 tahun yang akan datang, bukan karena priode jabatan Bupati sangat pendek (lima tahun), tapi karena siklus hidup manusia sangat pendek. Bupati Lampung Timur harus berpikir taktis tentang hidup manusia, apa yang perlu dilakukan harus dilakukan; apa yang tak perlu dilakukan jangan dilakukan. Situasi menuntut seorang Bupati harus memikirkan nasib rakyatnya, bukan nasib daerahnya. Bisa mengangkat kesejahteraan rakyat dengan sendirinya akan mengangkat status daerah tersebut.

Dalam kerja seperti itu, yang dibutuhkan hanya pertimbangan sosial. Urusan pertimbangan sosial tak menuntut tindak yang cepat dan gesit, tapi tindak yang telaten. Paul Virilio memberi gagasan dalam bukunya Speed and Politics (1997). Baginya, kecepatan dalam bertindak tergantung kepada kekuasaan, tetapi akan mengabaikan pertimbangan sosial dan dampak pembangunan terhadap lingkungan. Percepatan pada kenyataannya masih jauh dari dari sifat emansipatoris. Sebaliknya ia menunjukkan kecenderungan ini berujung pada penyempitan ruang publik, pengikisan proses demokratisasi dan menguatnya kompleks militerisme pada tingkatan negara.

Dunia sudah berubah, peradaban manusia juga berubah. Percepatan demi percepatan pembangunan dalam banyak kasus membawa masalah serius bagi kehidupan sosial. Presiden Joko Widodo melakukan percepatan pada peningkatan kualitas infrastruktur sekalipun berdampak serius terhadap penambahan utang luar negeri dan terkurasnya APBN, yang kemudian membuat daerah mengalami kelangkaan fiskal sehingga banyak nomenklatur mengenai dana perimbangan dan dekontrasi harus direvisi. Revisi nomenklatur pengajuan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), juga bagi hasil pajak membuat daerah yang selama ini mengandalkan DAK dan DAU menjadi terpuruk. Kita khawatir akan banyak daerah yang menjelma jadi provinsi miskin atau kabupaten/kota miskin karena tak mampu menggeliatkan pembangunannya.

Kekhawatiran seperti ini memaksa siapa saja melakukan negosiasi dengan kultur dominan kecepatan. Salah satunya lewat strategi waktu lambat yang ditawarkan oleh Thomas H Eriksen (2001)[1] dan Carl Honore (2004)[2]. Strategi waktu lambat merupakan alternatif di luar kecepatan yang masih mungkin dilakukan, mengingat keduanya adalah dua konstruk yang saling mengandaikan. Yang dimaksud dengan waktu lambat bukanlah dengan berlama-lama dan menunda melainkan dengan melangsungkan upaya sadar untuk mengisi waktu secara “penuh”.

Gagasan ini bisa dimaknai sebagai berikut. Kita menyadari dinamika pembangunan daerah yang mengandalkan kehadiran investor cenderung melahirkan kaum minoritas yang tersisih dan selalu berjuang demi emansipasi, tapi tak pernah bisa membebaskan diri dari segala keterkungkungan dan ketergantungan yang dipaksakan oleh akumulasi kapital. Peradaban dibuat bergerak cepat dan setiap orang dikungkung untuk selalu punya jam tangan agar mengerti waktu, paham menghargainya, dan bisa membuat waktu yang ada itu bermakna. Makna di sini lebih pada perkara material, seakan-akan siapa saja yang lambat tidak akan bisa menjadi sukses atau mengalami ketertinggalan temporal.

Bagi para periset, Kabupaten Lampung Timur tampaknya masuk kategori daerah yang akan mengalami ketertinggalan temporal karena program-program kerja Bupatinya menunjukkan kecenderung lambat. Tapi, mungkin, belum banyak yang mengerti bhwa tidak menjadi cepat bukan sesuatu yang keliru. Kondisi riil saat ini di berbagai belahan dunia menunjukkan, ada gejolak dari manusia untuk mempertanyakan hal-hal yang berbau kecepatan atau percepatan (akselerasi).

Di sejumlah negara ada penolakan atas akselerasi. Serikat buruh menuntut waktu luang yang lebih banyak, kaum urban perkotaan meliburkan diri di pedesaan yang tenang, seniman mencari cara untuk mempertahankan estetika waktu lamban di tengah era mesin. Namun kenyataan yang mengusik sekarang, penolakan tehadap kecepatan mulai masuk menjadi arus utama. Adagium “cepat itu lebih baik” dipertanyakan oleh hampir setiap lini masyarakat sejak akhir dekade 1980’an.

Di Austria, Society of Deceleration of Time mendorong pendekatan yang lebih kontemplatif terhadap waktu dan menantang pemaknaan terhadap kecepatan sebagai satu-satunya tolok ukur laju kehidupan. Di Jepang ada Club Sloth, di San Fransisco ada The Long Now Foundation dan pada tahun 2003 Amerika Serikat juga diluncurkan kampanye waktu kerja yang lebih pendek lewat kegiatan tahunan Take Back Your Time Day.

Mungkin gerakan paling berskala besar yang terkait dengan kelambanan adalah gerakan Slow Food yang dimulai di Italia tahun 1986. Perlahan tapi pasti, gerakan ini memikat perhatian orang banyak, bahkan bergulir menjadi wacana akademis lewat penerbitan jurnal Slow dan terus meluas menjadi gerakan Slow Cities (1999) dan yang terbaru Slow Sex (2002).

Pada tataran personal, tidak semua orang menyadari bahwa dengan memilih untuk menggunakan sepeda, membatasi jam kerja, menyiapkan masakan, meluangkan waktu untuk berdongeng dengan anak, memperlama hubungan seks dan seterusnya, sebagai sebuah bagian dari trend global untuk melangsungkan tawar menawar dengan kultur dominan kecepatan, dan mungkin tidak perlu. Namun amatan Honore dalam bukunya menegaskan hadirnya beragam tindakan dan gagasan yang tengah mengurangi laju percepatan dunia.

Catatan Honore menunjukkan banyak dari gerakan ini yang mengadopsi segala hal yang berbau tradisi Timur untuk mengolah gagasannya -terutama yang berkaitan dengan ilmu disiplin tubuh yang mengutamakan aspek pengendalian diri, pencapaian ketenangan serta keseimbangan jiwa dan tubuh. Olah pernafasan Chi Kung, eksplorasi tubuh Yoga, aktivitas meditasi, pendekatan medis Ayuverda dari India, pengobatan akupuntur sampai dengan teknik Tantric dalam hubungan seksual semakin digandrungi berbagai lapisan masyarakat di Barat yang lelah dengan pengejaran kecepatan. Jadi, pemaknaan terhadap lambat yang tadinya merujuk pada kemalasan, kebodohan dan ketidakmenarikan kini digeser menjadi sebuah sikap penuh perhatian, reflektif dan penuh pertimbangan -untuk diperlawankan dengan konstruk kecepatan yang kini dianggap abai terhadap kualitas dan tidak akurat.

Melampaui oposisi biner cepat/lambat dan skeptisisme apakah gerakan-gerakan yang disampaikan Honore dapat memberi terang untuk memikirkan kembali makna agensi dalam kehidupan sehari-hari. Waktu yang telah sedemikian larut dalam tuntutan-tuntutan kesegeraan ditawar lewat praksis mikropolitik sehari-hari. Alih-alih pemandangan waktu yang melulu dimaknai secara kuantitatif dengan batasan jam dan kalender yang dapat habis, pengalaman waktu diisi secara strategis lewat upaya negosiasi yang terus menerus, di wilayah publik maupun personal.

Lampung Timur Mengerti Masyarakatnya

Sejak Kabupaten Lampung Timur dipimpin seorang Chusnunia, masyarakat melihat banyak kegiatan digelar dengan konsep melibatkan masyarakat. Masyarakat yang sejak lama tidak pernah terlibat dalam dinamika pembangunan dan selalu berpendapat bahwa membangun daerah merupakan urusan pemerintah, tiba-tiba merasa ada dorongan yang mendukung mereka untuk bergabung di barisan pemerintah daerah. Masyarakat menjadi pemerintah di Kabupaten Lampung Timur yang dimotori oleh Bupati Lampung Timur dengan cara membangun kebersamaan melalui ragam kegiatan yang guyub.

Publik di Kabupaten lampung timur tiba-tiba saja sudah ikut dalam kegiatan yoga, menari, senam padi, bersepeda, jalan kaki, menyanyi, kamping, dan bergotong royong. Bagi banyak kalangan yang menganggap pembangunan daerah itu hanya sebatas urusan membangun infrastruktur, sangat terpukul dengan konsep pembangunan yang dijalankan Bupati Chusnunia.

Dengan gagasan seakan-akan ilmiah, kritik dialamatkan kepada Bupati Chusnunia karena terlalu sering berada di luar kantor, terlalu sering mengelar pesta yang dikonsep sebagai festival, dan terlalu banyak waktu dibuang untuk yoga, menari, senam, dan menyanyi bersama rakyat. Setidaknya asumsi seperti ini saya tangkap pada diri para periset, terutama karena mereka punya latar belakang teknik dan condong bicara tentang urban dan rural. Cuma, para periset ini mungkin harus membaca buku berjudul A Certain Age: Colonial Jakarta through the Memories of its Intelectuals (2010) dari Mrazek. Mrazek mewawancarai para elite di Jakarta tentang pandangan mereka mengenai secara lincah meramu buku memori kaum elit ini dengan merelasikan Metropolitan Jakarta. Hasil wawancara itu dia analisi seperti Le Corbusier dan Charles Baudelaire melihat modernitas orang-orang Paris, Walter Benjamin melihat dampak kertas yang menjadi “jendela“ bagi orang-orang elit dalam melihat kota urban. Dia memberi tawaran bagaimana kota Jakarta yang semakin sumpek seharusnya dibangun dan ditata dengan baik.

Artinya, perspektif yang dipakai para periset dalam meneliti dinamika pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Timur hingga sampai pada simpul butuh waktu 200 tahun untuk bisa sejajar dengan Kota Metro, banyak didorong (dirongrong) oleh pemikiran kaum teknis yang melihat segala sesuatu dari aspek percepatan dan kecepatan atau akselerasi dalam membangun. Sebaliknya, bagi Kabupaten Lampung Timur proses menjadi sangat penting mengingat selama puluhan tahun masyarakat tidak pernah tahu bagaimana proses pembangunan itu dijalankan, dan Bupati Chusnunia membuka semua pintu dan jendela agar masyarakat mengerti apa sesungguhnya yang terjadi. Masyarakat diajak yoga, jalan sehat, bersepeda, meramaikan festival, menyanyi, tertawa bersama, kemping, dan lain sebagainya yang terdengar sepele, sesungguhnya adalah hal-hal besar yang hanya akan muncul dari orang yang sudah paham kebutuhan masyarakatnya.

Kabupaten Lampung Timur tidak membutuhakan akselerasi, tapi mengandalkan kebermaknaan. Kebermaknaan itu hanya mampu dilakukan oleh mereka yang sudah bisa mengenali dirinya, sehingga mereka memahami apa yang mereka butuhkan. Dengan kata lain, masyrakat Kabupaten Lampung Timur tidak perlu memiliki seorang Bupati yang punya strategi seperti Joko Widodo mengembangkan kualitas infrastruktur tetapi anggaran minim. Masyarakat Kabupaten Lampung Timur memerlukan Bupati yang mengerti masyarakatnya, yang punya konsep membelajari dalam rangka membangun masyarakat cerdas yang mengerti apa itu proses membangun daerah.

Tapi, memang, mereka yang buru-buru menuntut ada perubahan fisik, sulit mencerna konsep seperti ini.


Budi Hatees, Seorang pembaca buku dan penafsir kata yang kebetulan terlibat dalam sejumlah program pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Timur

______________
[1] Eriksen,Thomas H. 2001. Tyranny of the Moment: Fast and Slow Time in the Information Age. Pluto Press

[2] Honore, Carl, 2004. In Praise of Slow: How Worldwide Movement is Challenging the Cult of Speed. Orion, London.