Kolom Budi Hutasuhut : Surat Panjang Buat IB Ilham Malik (Bagian 1/3)

- November 03, 2017

Pengantar

Sebelumnya, untuk menghindari kesalahan persepsi sebagai Tuan Rumah dari Omah1001.net, saya ingin sampaikan bahwa tulisan "Surat Panjang Buat Ilham Malik" yang ditulis oleh Budi Hutasuhut adalah tanggapan dari tulisan IB Ilham Malik di facebook pada Selasa, 31/10/2017, yang kurang lebih isinya "Lampung Timur membutuhkan wkt 200 thn utk memiliki daerah urban se-level Kota Metro saat ini (2017)."

Tulisan ini pada awalnya sebagaimana judul yang ditulis penulisnya adalah "Surat Panjang untuk IB Ilham Malik", sangat panjang. Untuk menghindari kejenuhan pembaca, artikel yang panjang ini saya penggal menjadi tiga bagian. Dan, jika tak ada yang keberatan, maka saya hanya ingin memosisikan diri sebagai "Pak Pos" atas tulisan-tulisan lainnya sebagai bentuk dialektika yang bisa saja terjadi sebagai respon balik dari tulisan ini.

Selamat Menikmati!

***

Surat Panjang Untuk IB Ilham Malik

Saya menaruh hormat kepada orang-orang kreatif yang tak pernah sepi inisiatif untuk berprestasi, dan tidak memperdulikan apakah dia mendapat keuntungan materi berupa honor atau hasil kerjanya hanya memperoleh cibiran dari orang-orang kolot yang terlalu lama menyimpan dirinya di bawah tempurung. Sebut saja para akademisi (dosen), tetapi dari kelompok yang selalu gelisah untuk menyumbangkan pemikiran melalui temuan-temuan ilmiah berkualitas dalam bidang sains, teknologi, ilmu sosial, dan humaniora.

Para akademisi di negeri ini sama seperti tumpukan tomat yang dijual di pasar; ada banyak tomat busuk meskipun kulitnya terlihat segar dan pembeli tanpa sengaja memilihnya lalu kecewa. Saya tak memberi hormat kepada tomat busuk. Mereka adalah para akademisi perusak, dosen yang memaksa para mahasiswanya menulis skripsi sesuai keinginannya (meneliti hal-hal yang bisa dimanfaatkannya menjadi bahan dasar untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah guna diterbitkan di jurnal berindeks Scope dan mengaku-aku sudah babak-belur melakukan riset yang mendalam demi mendapatkan dana penelitian dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Saya mual bercerita tentang mereka, karena sebagian besar saya kenal sebagai pribadi yang cerdas berkamuflase.

Saya hanya akan bercerita tentang akademisi yang sedikit jumlahnya, dan saya selalu meluangkan waktu mencari pohon untuk memetik buah pemikiran mereka sembari membayangkan sedang berada di kebun anggur sehingga saya bisa memilih anggur yang paling enak. Kadang saya tiba di kebun anggur bernama jurnal ilmiah yang dikelola sivitas akademi pada sebuah perguruan tinggi, yang berada dalam jaringan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meskipun oplagnya sangat minim. Saya tak terlalu merisaukan apakah jurnal-jurnal itu berindeks, karena saya hanya memikirkan bisa memetik buah dari tiap rantingnya. Memang karya ilmiah berkualitas jarang saya temukan di sana, tapi saya mengerti sebuah proses untuk menghasilkan karya bermutu jauh lebih berharga daripada seorang ilmuwan yang sama sekali tidak berproses dari nol tetapi karya-karyanya bisa muncul di jurnal ilmiah setelah membayarkan sejumlah uang kepada para editornya.

Kadang saya berkeliaran di jejaring internet hanya untuk mengunduh jurnal berindeks Scopus, tak jarang harus menghubungi beberapa kawan peneliti yang membangun lembaga-lembaga penelitian independen sebagai wadah untuk menggodok ragam pemikiran. Saya bertemu jurnal-jurnal berbahasa asing yang tak mengharuskan pengunjung melakukan subscribe atau memiliki login berbayar, meskipun terhadap karya-karya ilmiah berbahasa asing saya hanya bisa menikmatinya tanpa kepuasan.

Tapi, sungguh, saya kagum dan jatuh cinta kepada para akademisi yang tak pernah sepi berinisiatif untuk berprestasi. Satu hal yang saya simpulkan pada diri mereka adalah rasa cinta mereka terhadap ilmu pengetahuan begitu menggebu. Mereka menanam dan merawat cara berpikir, berpengetahuan, dan bernorma begitu intens dan telaten. Semua dilakukan karena rasa tanggung jawab keilmuwan menuntut mereka bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup kemanusiaan, memastikan kesejahteraan jasmani dan rohani serta keadilan substantif bagi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia.

Jumlah akademisi seperti itu belum banyak di negeri ini. Jauh lebih banyak akademisi yang hanya berorientasi pada kepangkatan dan remunerasi, dengan sendirinya materi atau gaji. Mereka memanfaatkan perguruan tingginya untuk mengeruk dana riset dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), juga alokasi dana APBN bagi pengembangan ilmu pengetahuan, atau kemitraan dengan kalangan swasta. Akan tetapi hasil penelitian mereka hanya dibahas di kalangan terbatas, di ruang-ruang berkelas di hotel-hotel berbintang. Nyaris tak pernah bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata dengan alasan hasil penelitian itu hak karya intelektual yang menjadi aset perguruan tinggi karena sudah masuk dalam rencana strategis penelitian tiap tahun di institusi pendidikan tinggi.

Saya menyebut mereka akademisi salon, yakni tomat busuk dalam tumpukan tomat yang dijual di pasar tradisional. Mereka melakukan penelitian apabila proposal yang diajukannya diterima Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Perguruan Tinggi. Mereka menjadikan kerja penelitian bukan sebagai kewajiban dan tanggung jawab pengabdian masyarakat, tetapi sebagai real bussines untuk gengsi sekaligus kontruksi identitas karena menjamin bakal dipakai terus oleh lembaga-lembaga negara. Mereka rela menjadi akademisi yang melapuk dalam segala kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga negara, meskipun negara ini justru semakin bobrok karena digerogoti para koruptor.

Di daerah, ada akademisi yang spesialis jadi juru bicara pemerintah daerah, dikontrak untuk menjadi ahli meskipun tidak teramat ahli. Mereka menjadi tim poles atas nama keilmiahan, meskipun kadar ilmu pengetahuannya nyaris tak mampu mengangkat citra daerah menjadi lebih baik. Hal seperti inilah yang terjadi di sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Dari tahun ke tahun, pemerintah daerah memakai jasa mereka-- para akademisi yang saya labeli sebagai akademisi salon. Pemerintah daerah meminta mereka merumuskan banyak hal terkait program-program pembangunan daerah, menyusun skenario peraturan-peraturan daerah, dan membuat studi-studi pembanding yang intinya puja-puji terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah. Tapi, dari tahun ke tahun, daerah yang memakai keahlian para akademisi ini tidak lebih dari pemerintah daerah yang bisa hidup karena masih ada dana dekonstrasi dari pemerintah pusat. Daerah-daerah itu nyaris tidak punya data-data statistik mengenai ragam potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, lalu berlindung pada konstitusi untuk hanya memakai data-data statistik yang diproduksi Biro Pusat Statistik (BPS). 

Anda mungkin tidak tahu, meskipun negara mengeluarkan banyak dana dari APBN untuk operasional BPS, daerah tetap menggelontorkan dana ratusan juta hanya agar bisa mendapatkan laporan tahunan BPS. Daerah-daerah yang tak punya inovasi, yang SDM birokrasinya tak pernah mendapat contoh tentang cara menyajikan program yang baik dari akademisi yang staf ahli, sehingga semua hal yang dilakukan selalu mengulang-ulang apa yang pernah dilakukan. Daerah kita seperti sekumpulan burung mayar (tempua) yang pintar membangun sarang dari tahun ke tahun.

Di Lampung, pada hampir semua pemerintah daerah, keandalan seorang teknokrat dan birokrat tidak diukur dari model bisnis (business model) yang dirumuskannya dalam membangun daerahnya. Keandalan mereka diukur dari kecakapan melakukan tawar-menawar (negosiasi) dengan kementerian/lembaga (KL) di pusat terkait dana-dana program yang bersumber dari APBN. Jangan heran bila sebagian besar APBD akhirnya dialokasikan untuk urusan mengelola pemerintahan, gaji aparatur sipil negara (ASN), honor kegiatan, dan hal-hal yang tak ada kaitannya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Belum lagi kalau kita bicara tentang anggaran yang menguap untuk membiayai perkoncoan seperti “menjinakkan” para pengelola media massa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) agar tidak terlalu berisik dan berdengung-degung.

Para akademisi salon itu, terlibat atau tidak dalam perkara pengonsepan dan perencanaan pembangunan daerah, sama sekali tidak membawa dampak signifikan. Daerah-daerah di Provinsi Lampung berkembang dengan model yang selalu sama setiap tahun anggaran. Tidak ada kejutan, malah stagnan. Dan semua itu membuat saya kurang simpati kepada para akademisi salon, sehingga saya merasa tidak perlu mengenali pribadi mereka.

Saya lebih mengenal akademisi lain, mereka yang jarang dipakai pemerintah daerah dalam banyak urusan, tetapi tetap berusaha menyumbangkan pemikiran lewat karya ilmiahnya. Baru-baru ini sebuah karya ilmiah disiarkan sebuah lembaga penelitian yang dimotori para akademisi dari Universitas Bandar Lampung (UBL). Beberapa di antara akademisi ini saya kenal sebagai pribadi yang menginspirasi, karena buah gagasannya mengandung kebaruan dan jernih. Akademisi inilah yang terlibat dalam riset yang saya maksud. Sebuah riset dengan simpul yang menggetarkan sekaligus mengecewakan.

Kata hasil riset itu, Kabupaten Lampung Timur membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa tumbuh menjadi seperti Kota Metro. Saya agak kaget membaca simpul penelitian yang disiarkan lewat media sosial itu. Kaget karena angka tahun yang mereka tetapkan. Kaget karena seakan-akan Kota Metro—tempat saya tinggal dan menjadi sangat paham betapa bobroknya segala sesuatu di kota ini—diasumsikan sebagai sebuah kota ideal yang harus dicapai Kabupaten Lampung Timur.

Sembari mencoba usaha memikirkan metodelogi seperti apa yang mereka terapkan untuk sampai pada simpul seperti itu, saya baca ulang semua dokumen-dokumen pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Timur sejak 2016. Dokumen-dokumen yang sangat mungkin dibaca oleh para periset seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten Lampung Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur sejak menjadi daerah otonomi baru pada 1999, dan sejumlah peraturan daerah (Perda), peraturan bupati (Perbup), serta dokumen-dokumen pembangunan daerah lainnya seperti rencana kerja pemerintah (RKP) dari tingkat kabupaten sampai desa.

Tidak bisa tidak, saya merasa ada yang mengganjal di hati. Saya simak isi RPJMD 2016-2021. Dokumen ini disusun berdasarkan visi-misi pasangan Bupati-Wakil Bupati Lampung Timur dalam Pilkada 2016. Saya juga membaca APBD 2016 dan APBD 2017, dan, bahkan, rencana kerja (Renja) dari semua satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di lingkungan Pemda Kabupaten Lampung Timur. Saya juga sampai pada peraturan daerah (Perda) yang pernah dikeluarkan, termasuk hasil-hasil kajian atas APBD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang rencananya akan ditata ulang.

Sayangnya, saya mungkin kurang teliti. Nyaris tak saya temukan hal yang bisa menjadi dasar pijakan untuk sampai pada simpul “Kabupaten Lampung Timur membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa tumbuh menjadi seperti Kota Metro”. Mungkin karena saya bagian dari hal-hal yang saya baca itu, karena saya bersama Bappeda Lampung Timur berkali-kali berdiskusi saat menyusun RPJMD dan dokumen-dokumen lain, sehingga sikap ilmiah saya kurang mantab untuk melakukan introspeksi diri. Dan, sungguh, saya harus membolak-balik lagi literatur hingga pening sendiri, karena saya belum membaca seluruh hasil riset mereka.

Akan tetapi, mungkin, simpul saya atas simpul “Kabupaten Lampung Timur membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa tumbuh menjadi seperti Kota Metro” ini bisa saya jelaskan sebagai berikut; yakni tentang burung tempua atau burung mayar.


Budi Hatees, Seorang pembaca buku dan penafsir kata yang kebetulan terlibat dalam sejumlah program pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Timur.

Advertisement