Politik, Gagasan, Kebohongan

- October 17, 2017
Kolom: M, Alfan Alfian, Omah1001
Saya akan melanjutkan kolom sebelumnya tentang politik, surga dan neraka. Yang belum membaca, terpaksa membelok sebentar mengklik tulisan yang lalu. Pada intinya, politik berhubungan dengan ikhtiar pemegang kekuasaan untuk mengendalikan kekerasan (violence). Kontrol terhadap kekerasan, kata Runciman, itulah jantungnya politik.

Ada dua hal yang terkait hal ini: Pertama, kekerasan dipakai sebagai alat kontrol bagi masyarakat, agar taat dan patuh pada otoritas politik. Jadi, kekerasan dipakai sebagai alat kontrol politik. Kedua, kontrol terhadap masyarakat untuk tidak menggunakan kekerasan dalam politik.

Yang kedua ini dilakukan sebagai konsensus di mana masyarakat tak boleh mengedepankan kekerasan dalam politik. Kalau melanggar, penegakan hukum yang diajukan. Maka, negara berdiri di tengah-tengah antara pemaksaan dan konsensus. Negara harus punya wibawa.

Selain kekerasan, Runciman juga mengajak kita mempertimbangkan dua kata kunci lain: teknologi dan keadilan. Perkembangan teknologi, pun teknologi informasi, tentu juga teknologi persenjataan, merupakan fenomena yang, manakala tak terkendalikan, bisa menjadi bumerang. Tetapi, di atas itu semua, isu keadilan tetaplah abadi dalam politik. Ia terkait dengan konteks “pembenaran” alias legitimasi.

Maka, dalam politik, dialog membangun konsensus, tetaplah mendasar. Kalau konsensus tak tercapai, kembalilah kita ke aksioma Carl von Clausewitz, perang ialah kelanjutan semata-mata dari gagalnya ikhtiar diplomasi politik. Sampai di sinilah buku Runciman itu penting, ketika politik didekati sebagai kebijakan (pengendalian) dan konsensus.

Apabila dibandingkan dengan Andrew Heywood, yang juga bicara politik, maka kita akan menemukan perspektif lain yang tak kalah penting. Heywood dalam Politics (New York: Palgrave Macmillan, 2013) mengajak pembacanya untuk memandang politik sebagai kontestasi gagasan-gagasan. Kekuatan argumentasi, itulah yang menjadi penting dalam politik.

Karena itu, tak ada benar dan salah dalam politik. Yang ada apakah sikap, tindakan, dan kebijakan yang hadir didasari argumentasi yang kuat atau tidak. Maka, politik adalah sesuatu yang biasa saja dalam hal pro dan kontra.

Bagi Heywood,  “Semua orang adalah pemikir politik.” Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa semua berasal dari pikiran, termasuk politik. Tak ada politik yang berjalan tanpa pikiran-pikiran. Maka, kontestasi politik pun pada akhirnya juga kontestasi pikiran-pikiran, ideologi-ideologi.

Bahwa, kata Heywood lagi, “Entah mereka sadari atau tidak, manusia menggunakan berbagai ide dan konsep politik kapan pun mereka mengekspresikan opini atau mengutarakan pikiran mereka. Bahasa sehari-hari dipenuhi dengan ragam istilah seperti kebebasan, keterbukaan, kesetaraan, keadilan, dan hak.”

Kadang-kadang, dalam kontestasi politik itu, berkembang pikiran-pikiran yang utopis. Lantas mereka berkontestasi. Ideologi-ideologi sering dikritik sebagai sesuatu yang utopis. Perang ideologis korbannya tidak main-main pula. Perspektif ini, masih mengemuka dalam perspektif benturan antarperadaban versi Huntington. Ideologi dalam konteks ini diparalelkan dengan “peradaban-peradaban”.

Memang, catatan kritis segera mengemuka di sini dalam tesis Huntington itu. Bahwa “peradaban” yang dia maksud pun tidak tunggal, kan?

Tapi belakangan ini, politik nyaris identik dengan kontestasi kebohongan. Perkembangan teknologi informasi dipakai untuk mengembangkan fake news dan hoaks. Zaman post-truth, yang ditandai kemenangan Donald Trump di AS dan fenomena Brexit di Inggris, seolah menandai babak baru perkembangan politik sebagai kontestasi kebohongan.

Sampai di sini dulu. Kolom selanjutnya, akan kita lihat kecenderungan buku-buku yang mengulas fenomena kontestasi kebohongan tersebut. Yakni, buku-buku yang membahas fenomena post-truth. Wassalam. (rilis.id)

M. Alfan Alfian, Doktor Ilmu Politik, Direktur Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional. Juga Kepala Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa Akbar Tandjung Institute