Persekongkolan Menggusur Warga Miskin

- October 12, 2017

Ruang khalayak yang selayaknya menjadi tempat berkumpul, berinteraksi dan menghimpun berbagai ragam latar belakang, profesi dan identitas berubah menjadi tempat yang diperebutkan, sebagai area persaingan usaha dan bisnis. Para pedagang kaki lima (PKL) membuat kaplingan kepemilikan begitupun juga para juru parkir, ruang publik yang seharusnya lapang dan ramah pengunjung, menjadi sempit, sumpek dan kadang membuat risih. Ruang warga yang mestinya gratis tiba-tiba menjadi komersil.

Begitulah gambaran rata-rata latar ruang publik kota-kota di Indonesia. Berakar-urat dalam tradisi manajemen perkotaan yang tak kunjung tuntas dibedah, alih-alih diselesaikan secara manusiawi. Tercanggih dan paling mutakhir, penyelesaian yang paling sering digunakan adalah mengamputasi (baca; menggusur) para PKL.

Sekilas sikap itu tentu terkesan tak salah! Namun, terpaku pada apa yang terlihat di permukaan memungkinkan untuk mengambil kesimpulan keliru. Maka, cobalah sesekali lihat akar mula kenapa terjadi penumpukan PKL dan kegiatan-kegiatan 'ilegal' di ruang publik, apakah aktifitas-aktifitas tersebut berdiri sendiri atau justeru ada keterlibatan kekuasaan yang secara tak langsung melegitimasinya sehingga ia bisa bertahan dalam kurun waktu tertentu?

Menggunakan (baca; merebut) ruang publik seperti bahu jalan dan tempat berkumpul banyak orang seperti taman, lapangan atau alun-alun yang banyak dilakukan oleh PKL atau pedagang emperan, selalu dilakukan bertahap, sendiri-sendiri hingga berkelompok. Mencoba peruntungan, mengadu nasib, siap-siap diusir sampai akhirnya ditarik upeti, atas nama uang kebersihan dan uang keamanan, setiap hari. Mereka bayar, akhirnya mereka merasa berhak.

Singkat cerita, tempat itu menjadi ramai dan diminati. Menjadi area yang strategis untuk memulai bisnis yang serius, para pemilik modal (pengembang) datang melihat potensi yang menjanjikan itu. Dengan dalih, kota harus ditata dan didandani agar tetap bersih dan estetik, kota merupakan lambang pertumbuhan dan perkembangan manusia, mendandani kota agar menjadi lebih nyaman adalah sebuah keniscayaan. Trik pengembang menggaet pemerintah setempat, pelan-pelan berusaha memindahkan (baca; membunuh usaha) para PKL dan lapak pedagang emperan. Bukan hanya itu, setelah sukses membuka usaha dan mulai merasa betah, membangun tempat tinggal, memborong lahan milik warga pendapatan rendah, sehingga lahan strategis yang sudah dihuni mereka turun temurun berpindah tangan dan kemudian beralih peruntukan.

Kasus-kasus pemindahan warga ini terjadi dimana-mana, termasuk di Kota Metro. Pebisnis ruko, ritel, rumah sakit hingga perumahan selalu beralasan, pembaharuan kota merupakan kebutuhan. Tiap sudut kota perlu dibuat terlihat selalu baru. Para pemilik modal mulai betah, sedangkan warga kota mulai resah, derap pembangunan kota begitu gencar dengan alasan utama mempercantik sudut kota. Maka, penggusuran, penyerobotan serta pengalihfungsian lahan tak bisa dihindari.

Dalih pembangunan kota demi memberi rasa nyaman sekaligus kebetahan investor (pemodal/pengembangg) ternyata tidak menutup fakta betapa nyeri penderitaan warga tergusur. Tanah mereka yang dihuni sejak kakek-nenek mereka dengan kelengkapan surat, ternyata begitu mudah dirampas pengembang. Strategi persekongkolan pengusaha-penguasa itu sebenarnya bukanlah hal baru dan hanya terjadi di Indonesia, Matt Hern dalam buku What a City is For menyingkap permainan di balik layar proyek-proyek pengembangan kota dengan menunjuk contoh kasus observasinya terhadap Portland di Oregon, AS, yang tak lain adalah wujud kebijakan ‘displacement’ (pemindahan) warga.

Di dalam buku itu Hern mengisahkan Portland yang pada dekade '90an dihuni penduduk kulit hitam secara sistematis dicerabut dari akarnya akibat proses gentrifikasi kota. Proses ini terjadi dari perubahan sosial budaya di wilayah yang tercipta akibat penduduk kaya membeli properti perumahan di permukiman yang kurang makmur. Pihak otoritas Portland sangat mendukung proses ini melalui kebijakan pembaharuan kota. Caranya, warga penduduk kulit hitam pertama didesak untuk masuk ke dalam kawasan Albina, kemudian muncul pemberlakuan zona eksklusif, diikuti dengan praktek peminjaman uang yang sangat predatoris serta praktek-praktek pengembang yang rasis. Selama bertahun-tahun para pengembang berupaya menyingkirkan mereka yang berpendapatan rendah dari kawasan itu, dibantu dengan kebijakan gentrifikasi pemerintah daerah.

Kajian terhadap Portland ini menyingkap lika-liku perselingkuhan oknum-oknum pemerintahan dan para pengembang hitam. Mereka menguasai zonasi serta peruntukan lahan, yang warga kebanyakan belum tentu bisa mengakses hal tersebut. Bisnis pengembang memang menjanjikan pembaharuan kota menjadi lebih bersih, lebih cantik serta lebih indah. Namun, di balik bisnis ekspansif tersebut, terdapat pola-pola penggusuran yang tak manusiawi. Tidak ada proses dialog serta membedah alternatif solusi. Warga tak berdaya berpendapatan rendah menjadi obyek, bukan subyek dari pengembangan kota. Mereka dilumpuhkan dengan cara pemindahan.

Dalih ini ternyata berlaku universal dengan memanfaatkan ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat, termasuk di sini di kota yang kita cintai ini, Kota Metro. Lihatlah warga 15A Kauman, atau warga-warga yang dulu menghuni jalan-jalan utama, Soekarno-Hatta, Ahmad Yani, Alamsyah Ratu Prawira Negara, Jl. Soedirman dan AH. Nasuotin, dan jalan-jalan di area Lapangan Samber, rumah-rumah mereka telah berganti beton-beton kokoh dalam bentuk rumah sakit, ruko atau bangunan-bangunan lain yang dimiliki para pengembang dari luar kota. Kadang, para warga miskin ini tak punya pilihan, rasa tak nyaman terhimpit di antara bangunan megah, atau air bersih yang mulai tercemar memaksa mereka pindah ke pinggiran kota.

Jadi, jika mereka yang secara turun-temurun menghuni pusat-pusat kota saja bisa pelan-pelan dipinggirkan, bagaimanalah mungkin pedagang tanpa modal besar seperti PKL bisa bertahan di tengah serbuan pasar-pasar modern. Absurd dan gila, menyuruh mereka bersaing secara sehat dengan para pemilik modal besar dalam satu zona, karena sejatinya relokasi memang bukan untuk menyuruh mereka bertahan, tetapi membuat bangkrut sehingga mereka hilang pelan-pelan. Maka, merebut ruang-ruang publik adalah cara melawan terbaik, bertahan meski diancam dengan pentungan!!

Ketika Ragil Utama bertanya, "Om, bagaimana cara agar terhindar dari penggusuran?" Maka jawaban yang paling masuk akal, "Jika sudah terlanjur tak menjadi anak atau kerabat Walikota, maka kamu harus berusaha menjadi menantunya atau menantu dari kerabatnya!" Tapi, mana mungkin orang miskin bisa dapat orang kaya dan terpandang!


Rahmatul Ummah, Warga Metro yang hingga kini masih berharap ada yang meneruskan cerita Serial Wiro Sableng. Tinggal di Yosomulyo.


Advertisement