Metro Metropolitan: Kebutuhan Internal Bukan Eksternal!

- October 11, 2017

Kota Metro sedang bergeliat membangun. Jika Kota Metro ingin menjadi Kota Metropolitan maka yang perlu diingat pembangunan Kota Metro tak boleh dibentuk seperti Jakarta dan Bandarlampung! Metropolitanisasi adalah keinginan internal dalam kota sendiri untuk membuka ruang lebih luas agar kehidupan dalam kota tak sumpek dan jenuh, kebutuhan-kebutuhan eksternal hanyalah respon teknis, tak lebih!  Membangun kota tak boleh hanya berorientasi menyenangkan orang luar kota, tetapi mengabaikan kenyamanan orang dalam (warga) kota.

Pembangunan Metro Mega Mall (M3) yang merampok ruang publik Taman Parkir, Masjid Taqwa yang menggusur amal jariyah dan nilai-nilai sejarah, dan kini membangun Metro Convention Center (MCC) dengan menghancurkan dan meratakan Gedung Wanita, eks Perpustakaan Daerah, Gedung Pramuka dan Kantor Lingkungan Hidup itu harus benar-benar menjadi evaluasi, kajian dan bahan pemikiran untuk proyeksi perencanan pembangunan kota ke depan, apakah benar-benar sebagai langkah pemenuhan kebutuhan internal warga kota atau justeru hanya untuk menyenangkan mata orang luar yang hendak berkunjung ke Kota Metro.

Kita harus benar-benar berani mengajukan pertanyaan, siapakah yang paling beruntung dari pembangunan M3 itu, yang secara terbuka berani menabrak aturan menghilangkan ruang terbuka hijau di tengah kota? Warga kotakah atau para investor? Untuk pembangunan Masjid Taqwa, yang bagi saya selamanya akan meninggalkan bekas luka sejarah, luka karena tertimpa reruntuhan gedung-gedung yang dibangun dengan keringat tahanan politik itu, saya juga mulai menyangsikan kekokohan bangunan masjid baru ini, yang mulai retak di sana-sini, termasuk signifikansi tujuan bangunan yang supermegah ini. Pertanyaan yang mesti berlaku pula atas semarak pembangunan jejeran ruko dan toko ritel di sepanjang jalan-jalan utama.

Pertanyaan soal eksistensi dan orientasi pembangunan Nuwo Intan yang tak jelas, hingga kini belum pernah difungsikan, tetapi tiba-tiba sudah harus direhab. Alamak Jang, alangkah liarnya imajinasi penguasa kota ini ibarat bujang yang belum kawin tapi sudah pengen nambah istri!

Kimari, Metro Convention Center (MCC) sedang dibangun, untuk siapa? Investor? Sedang tak jauh dari lokasi ini, sebuah ironi sedang berlangsung, di seberang pembangunan gedung prestise ini puluhan PKL sedang bertaruh nasib soal masa depan kehidupannya, yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani!

Agar pembangunan tak salah arah, para pemegang kebijakan pembangunan wajib memperkaya referensi, salah satunya adalah dengan membaca buku Cities as Political Objects karya Alistair Cole dan Renaud Payre, yang merupakan hasil kajian interdisipliner. Di bagian awal buku ini telah ditegaskan bahwa kota sebagai fenomena politik tentu tak bisa dihindari. Alasan investasi dalam kota atau layanan publik yang prima tetap mempunyai daya tarik untuk dibahas, namun fenomena politik justru menjadi perhatian utama saat ini. Sejarah pertumbuhan masyarakat multi-etnis dalam kota tentu menimbulkan bingkai baru guna memahami batas-batas politik, hukum dan administrasi diperebutkan oleh satu kelompok politik dari kelompok politik lain.

Apalagi dalam pembangunan kota juga sarat dengan tekanan pasar serta sorotan terhadap kapasitas pembuatan kebijakan dalam konteks multi-pihak. Sehingga bisa dipahami, bahwa fenomena politik di tingkat kota tidak sesederhana perkiraan banyak orang selama ini, bahwa kota hanyalah unit kecil dalam pemerintahan yang bisa dikaitkan pada elit politik yang berkuasa. Keragaman komunitas dalam kota bisa menjadi pertanda bahwa kekuasaan elit untuk mengkooptasi kepentingan umum, pada kenyataan juga harus mempertimbangkan keragaman ini. Jika tidak, maka proses kooptasi elit akan mudah dilihat sebagai langkah parsial yang ujungnya pada program pembangunan kota yang timpang dan tidak adil.

Kebutuhan eksternal Kota Metro, seperti permintaan investor agar pemerintah kota lebih menjamin kelancaran investasi, memang juga membutuhkan sentuhan politik, yang pada ujungnya adalah kebijakan ramah investasi. Namun, kebutuhan eksternal semacam itu belum tentu menyentuh harkat warga kota. Bahkan sebaliknya, bisa saja yang terjadi adalah penciptaan ketergantungan elit politik yang berkuasa terhadap investasi, lalu mengorbankan nasib warga. Maka solusinya adalah ‘re-scalling’ (pengukuran ulang) yang menjadi isu pokok dalam metropolitanisasi. Pengukuran ulang ini merupakan fenomena jangka panjang yang di dalamnya termaktub dinamika sosio-historis dengan isu-isu sensitif dalam pengembangan kawasan metropolitan yang lebih terintegrasi.

Pengukuran ulang yang saya maksudkan dalam tulisan ini adalah dengan berani melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek besar dan kecil pembangunan kota yang 'gagal' dan tak jelas orientasinya, kita tentu saja tak ingin terus menerus melakukan pemubaziran anggaran dengan melakukan proyek 'bongkar-pasang' pembangunan seperti yang terjadi pada kasus Taman Merdeka Kota Metro, misalnya. Nyaris dalam hitungan saya sejak kota ini menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) tahun 1999, telah terjadi empat kali bongkar-bangun taman kota ini.

Perencanaan pembangunan kota yang dituangkan dalam Perda, baik soal tata ruang kota maupun kebijakan-kebijakan teknis lainnya sudah semestinya (wajib) melibatkan warga kota yang plural dan para ahli multi-disiplin, sehingga tak terdengar lagi pembenaran elit penguasa dan politik kita terhadap proses pembangunan yang menabrak Perda, bahwa Perda-nya yang salah, tidak update sehingga harus dievaluasi dan direvisi, kondisi yang berbeda tentunya jika kasus menabrak Perda itu dilakukan oleh warga.

Kita tentu tak berharap kasus pembangunan gedung yang telah banyak menghabiskan anggaran, justeru tak berfungsi, terbengkalai hingga rusak, termasuk kita tentu lebih tak menginginkan pembangunan kota itu melahirkan 'penyesalan-penyesalan' tak berguna suatu saat nanti, begitu kita telah dikepung kemacetan dan banjir, seperti Jakarta atau Bandarlampung, yang sukses menjadi kota yang menyesali takdirnya, karena menganggap pembangunan adalah membangun dan menanam tembok-tembok beton yang besar dan kokoh, tujuannya untuk memanjakan mata-mata pengunjung eksternal kota, padahal mereka berada di kota hanya sekitar 3-5 jam, sehingga tak paham dan tak ikut menikmati kesumpekan kota.

Memang tidaklah mudah mendefinisikan proses metropolitanisasi, dibutuhkan kerelaan para aktor untuk bersama-sama melihat prioritas yang bisa diterima secara nalar publik (multi-pihak). Aktor politik memaknai metropolitanisasi sebagai upaya membuat jalur politik yang tak luput dari kepentingan mempengaruhi kebijakan. Aktor bisnis, metropolitanisasi justru berarti penciptaan berbagai peluang bisnis. Sedangkan aktor lingkungan malah memandang metropolitanisasi sebagai upaya menjaga keselarasan antara proses pembangunan dengan ketersediaan ruang terbuka. Maka, multi-perspektif metropolitanisasi atau pembangunan kota itu, mesti disikapi sebagai kerja bareng-bareng, kolaborasi.

Bagaimanapun, kota bukan sekadar unit dalam tata kelola pemerintahan. Kota merupakan bagian tak terpisahkan dari warganya. Dinamika kota adalah dinamika warga. Jangan hanya karena ambisi-ambisi soal kota besar nan indah, warga kota justeru ter-alienasi dari kotanya.


Rahmatul Ummah, Warga Metro yang hingga kini tetap berharap ada yang meneruskan cerita Serial Wiro Sableng. Tinggal di Yosomulyo.
Advertisement