E-Book: Sisi Gelap Demokrasi

- October 16, 2017
E-Book: Sisi Gelap Demokrasi, Omah1001
Demokrasi tanpa toleransi kerapkali melahirkan kekerasan. Dan di mana pun itu, kekerasan bak awan gelap yang menghalangi cahaya. Gambaran ini dapat dilihat dengan terang di negeri ini, sejak digulingkannya rezim Soeharto yang menandai era reformasi, hingga saat ini. Munculnya pelbagai kelompok atau organisasi kemasyarakatan dengan segudang kepentingan sebagai konsekuensi demokrasi di satu sisi merupakan berkah, karena mimpi akan terwujudnya suatu masyarakat madani atau civil society bisa menjadi nyata, tetapi di sisi lain seperti “horor” karena rupanya tidak dibarengi dengan sikap toleran terhadap kelompok lain.

Ironisnya, negara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh aparat keamanan, sebagai elemen penting yang diharapkan bisa memayungi semua kelompok tanpa diskriminasi dan menegakkan hukum secara adil dan kosekuen rupanya juga seringkali tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Negara terkesan melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang terjadi. Di beberapa kasus bahkan seperti “mendukung”. Atau, jika kemudian melakukan penindakan, hukuman bagi pelaku kekerasan begitu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Lucunya, di beberapa kasus juga, justru malah korban yang ditetapkan menjadi tersangka.

Masalah itulah yang coba ditelusuri secara mendalam dalam buku ini. Sidney Jones sebagai penulis utama menyebut kelompok yang kerapkali melakukan kekerasan sebagai kelompok garis keras dan masyarakat madani intoleran. Jones menyebut tiga jenis kelompok garis keras: pertama, kelompok main hakim sendiri (vigilantisme), dan FPI (Front Pembela Islam) adalah yang paling terkenal dalam kategori ini. Kedua, kelompok advokasi di tingkat akar rumput, diwakili oleh GARIS (Gerakan Reformis Islam) di Cianjur yang juga kerap menggunakan taktik kekerasan. Ketiga, kelompok transformatif yang diwakili oleh HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), yang ingin menggantikan sistem demokrasi di Indonesia dengan khilafah (h. 8).

Tentang FPI, misalnya, Jones menyatakan bahwa organisasi ini bisa saja menggunakan aksi main hakim sendiri yang merusak prinsip-prinsip demokrasi, tetapi FPI berbeda dari kelompok garis keras lainnya karena secara ideologis FPI tak memiliki masalah dengan demokrasi. Mereka tidak memperjuangkan negara Islam. Bisa saja anggotanya mengejar sebuah jabatan di pemerintahan atau sepanggung dengan para kandidat dalam pemilu lokal. Bahkan, FPI sempat berpikir untuk mendaftar sebagai partai politik (h. 12). Beberapa tahun terakhir, FPI bertindak sebagai pasukan keamanan dalam konflik tanah (h. 13).

Menarik, Jones di sini memasukkan HTI sebagai kelompok garis keras dan masyarakat madani intoleran, padahal jika melihat sepak terjang HTI, kelompok ini tidak pernah melakukan kekerasan, seperti dua kelompok lainnya. Aksi-aksi demonstrasi yang digelarnya juga tak pernah berakhir ricuh. HTI tetap bersikap hati-hati dan menghormati hukum yang ada, meski menyebut demokrasi sebagai sistem “tagut” dan bukan berasal dari Islam. HTI memang antidemokrasi, tetapi uniknya ia memanfaatkan demokrasi sebagai ruang bertumbuhnya untuk mencapai tujuan. Ibaratnya, HTI menunggang kereta demokrasi dengan nyaman dan nikmat untuk kemudian menghancurkannya. Jones berargumen, meskipun HTI berbeda dengan dua kelompok lainnya, secara doktriner adalah kelompok intoleran yang mengancam demokrasi.

Kekerasan adalah aspek utama yang harus ditolak dari kelompok atau organisasi kemasyarakatan, apa pun bentuknya. Semua penulis dalam buku ini sepakat dengan Jones, bahwa hukum harus ditegakkan terhadap setiap kekerasan yang dilakukan, dan tidak boleh ada pembiaran atau kompromi, tanpa perlu melarang atau membubarkan keberadaan kelompok-kelompok itu seperti terjadi di era otoriter Orde Baru (Orba).

Zainal Abidin Bagir, dalam tanggapannya mempersoalkan masyarakat madani atau civil society. Mengutip penjelasan Peter Berger, idecivil society terdiri dari dua bagian, yaitu: struktural dan kultural. Secara struktural, ia adalah apa yang dipahami oleh Thomas Carothers: organisasi atau kelompok yang posisinya ada di antara institusi makro seperti negara atau pasar dan wilayah privat individu, termasuk keluarga. Secara kultural, ia lebih dekat pada apa yang dipahami Cak Nur: ia merujuk pada institusi antara yang benar-benar civil, atau beradab, atau madani, dan berfungsi meredam konflik serta membangun perdamaian sosial. Masyarakat madani bisa dianggap sebagai terjemahan civil society hanya jika aspek kedua ini dipertimbangkan. Kelompok masyarakat madani tetapi menggunakan kekerasan dan cara-cara tidak civil/beradab, sesungguhnya adalah masyarakat tak madani (uncivil society) (h. 35-36).

Penulis-penulis lain di buku ini lebih banyak mengelaborasi, memperkaya dan memperluas tema besar yang ditulis Jones. M. Najib Azca, misalnya, mengulas tentang trayektori dan variasi gerakan radikal di Indonesia. Elga J. Sarapuang mengulas masalah komitmen pemerintah menghadapi kelompok masyarakat sipil intoleran. Sana Jaffrey menelaah dampak kapasitas negara terhadap tindakan main hakim sendiri. Jeremy Menchik memperkenalkan istilah nasionalisme ketuhanan yang ia definisikan sebagai komunitas imaji/bayangan yang terikat oleh keimanan bersama kepada Tuhan dan dimobilisasi melalui negara yang bekerja sama dengan organisasi keagamaan di masyarakat. Selama warga negara Indonesia menganut salah satu “jalur resmi” untuk menuju Tuhan, mereka menjadi anggota penuh dari masyarakat, mendapat perlindungan negara dan menerima manfaat kewarganegaraan lainnya (h. 96).

Penanggap akhir, Titik Firawati, menegaskan kita untuk belajar hidup dengan musuh demokrasi. Demokrasi, katanya, memberi tempat bagi kita untuk belajar hidup bersama musuh demokrasi karena hanya demokrasi yang memungkinkan ketegangan dan paradoks, yang bersumber dari kebebasan, terjadi di masyarakat (h. 103). Musuh demokrasi yang dimaksud Titik merujuk pada pihak yang membiarkan pihak lain menggunakan teror dan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Pengertian ini tidak mengecualikan negara. Membiarkan kelompok masyarakat yang terbukti menyebarkan teror dan melakukan kekerasan, seperti membubarkan diskusi, menyegel tempat ibadah kelompok minoritas, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa mereka termasuk pelaku vigilantisme (h. 105).

Kekerasan adalah aspek utama yang harus ditolak dari kelompok atau organisasi kemasyarakatan, apa pun bentuknya. Semua penulis dalam buku ini sepakat dengan Jones, bahwa hukum harus ditegakkan terhadap setiap kekerasan yang dilakukan, dan tidak boleh ada pembiaran atau kompromi, tanpa perlu melarang atau membubarkan keberadaan kelompok-kelompok itu seperti terjadi di era otoriter Orde Baru (Orba). Idealnya, di alam demokrasi yang berkualitas memang tidak layak ada kelompok-kelompok radikal, garis keras atau sejenisnya. Tetapi, jika itu ada, ruang berbagi tetap diberikan. Begitulah memang konsekuensi demokrasi. Yang penting, negara mesti hadir sebagai penegak hukum yang setegak-tegaknya dan seadil-adilnya untuk menjamin nilai-nilai demokrasi tersemai dan berkembang dengan baik tanpa kekerasan.

Peresensi : Fajar Kurnianto

Baca Lengkap Bukunya DI SINI