Penggusuran dan Kemanusiaan Kita


 
Foto : Ilustrasi

Pagi cukup cerah, ketika saya mendapatkan kabar via WhatsApp soal penggusuran PKL Pasar Kopindo Kota Metro dan membaca berita soal pemolisian aktifis kemanusiaan, Dhandy Dwi Laksono karena kritiknya di media sosial dan sebuah tulisan berjudul "Suu Kyi dan Megawati" di www.acehkita.com.

Tentu saja, dua kabar; soal penggusuran dan pemolisian aktifis kemanusiaan tersebut tak secerah suasana pagi.

Sekelebat bayangan Ragil, Mang Uwi dan beberapa lapak/tenda PKL yang beratap terpal, berdinding kayu dan dipaku ala kadarnya, menghampiri memori ingatan saya, bergantian dengan bayangan-bayangan film dokumenter bertema penggusuran yang menggugah karya Dhandy Dwi Laksono, seperti Kala Benoa, Belakang Hotel, Jakarta Unfair dan beberapa film dokumenter lainnya produksi Watchdoc.

Ragil dan Dhandy? Ah, dua sosok yang tak perlu diperbandingkan. Korban penggusuran dan sosok yang selalu membela dan bersama orang-orang tergusur dan kini dipolisikan. Dhandy pasti menjadi pusat perhatian para aktifis, dan dipastikan akan menuai pembelaan dari berbagai pihak, sedangkan Ragil dan Mang Uwi serta yang bernasib sama dengan mereka, menunggu dibela Dandy (bukan berarti Dhandy tak perlu dibela, apalagi kekuasaan sedang menggunakan elemen masyarakat sipil untuk membonsai sikap kritis para aktifis).

Soal penggusuran adalah soal kemanusiaan. Namun, pemerintah seolah selalu merasa gagal jika membangun tanpa menggusur, tanpa pamer kekuatan dan kekuasaan untuk meminggirkan orang-orang kecil. Dalam pandangan mereka, orang kecil seperti PKL dan para pedagang bermodal sepotong meja reot dan bekas-bekas kardus adalah sumber kekumuhan dan perusak estetika kota. Mereka tak pernah mau tahu, bahwa orang-orang kecil hanya memiliki itu, karena jika mereka bermodal besar pastilah mereka juga mendirikan toko-toko besar.

Andai saja para penguasa itu mau bersabar dan berlelah sedikit, menjelang subuh atau ketika sebelum masuk jam "kerja kantoran" membaur bersama para pedagang pasar yang mengisi ruang-ruang kumuh, meahami mereka dengan terlibat merasa bagaimana bekerja dan bertaruh nasib dari pagi dini hari hingga menjelang siang hari, mendatangi mereka satu persatu, mengajak mereka bicara dari hati ke hati, menyampaikan resiko dan hal-hal buruk akibat berjualan menggunakan ruang publik seperti bahu jalan, termasuk kekumuhan yang diakibatkan kebiasaan buruk, membuang sampah sembarangan. Dan, terpenting memberikan jalan keluar yang adil.

Seringkali, pemerintah membuat kebijakan tak adil, menerapkan kebijakan yang mereka sebut relokasi, menganggap pedagang kecil merebut ruang publik dengan menggunakan area fasilitas umum sebagai tempat berjualan, tapi di sisi lain melakukan pembiaran atas ruko-ruko yang secara substansi kejahatannya sama, merebut ruang publik dengan merusak trotoar, menjadikannya lahan parkir. Bukankah toko-toko ritel modern itu saat pengajuan izin usaha, harus menyertakan kelayakan termasuk kelayakan area parkirnya sehingga tak menggunakan trotoar untuk parkir para pengunjungnya, termasuk ANDAL dan ANDALIN bagi usaha yang dibangun di sepanjang jalan utama ?

Saya pernah menawarkan, jika relokasi adalah keniscayaan, maka relokasi itu harus berlaku untuk semua, kepada mereka pedagang kecil yang melanggar Perda, pun terhadap mereka pedagang besar/ruko yang melanggar Perda. Alat ukurnya jelas, pedagang kecil berjualan di atas trotoar dan bahu jalan, salah! Para pemilik toko (usaha ritel) dan ruko (usaha-usaha besar lainnya) tanpa lahan parkir, sehingga pengunjungnya parkir di atas trotoar dan bahu jalan, juga salah! Maka, relokasi yang adil adalah terhadap keduanya, masih sangat memungkinkan membuat mereka hidup berdampingan dan membangun harmoni, semisal dengan meletakkan usaha-usaha tradisional dan modern tersebut di Pasar Cendrawasih, pasar mdoernnya diletakkan di lantai teratas dan pasar tradisionalnya di lantai bawah untuk para pedagang kecil.

Dialog dan membangun komunikasi yang setara menjadi kunci utama, sekaligus menjadi ruh gagasan pembangunan partisipatif, dimana penguasa menjadi pendengar kemauan rakyat seklaigus sebagai pemutus kebijakan mana yang mesti menjadi prioritas dari pendapat rakyat tersebut, bukan menerapkan kebijakan isi "kepala sendiri" yang akhirnya memaksa rakyat untuk menerima kebijakan tersebut. Lalu, kebijakan pembangunan tersebut sebenarnya untuk siapa?

Memahami memang beda dengan mengetahui, karena mengetahui hanya sebatas memiliki pengetahuan dan data tentang satu hal, tetapi memahami selain mengharuskan punya pengetahuan juga harus melibatkan hati dan segenap perasaan, apakah yang benar itu juga baik.

Menggusur benar karena sesuai Perda, tapi apakah dia baik dan berperasaan? Mengabaikan pertanyaan mau berjualan dimana dan bagaimana nasib dagangannya paska penggusuran, apakah menunjukkan pembangunan yang manusiawi? Apakah pemerintah hanya mengetahui cara membangun tapi gagal paham bagaimana menjalani dan mempertahankan hidup bagi para pedagang kecil?

Mau bertanya kemana lagi soal kemanusiaan ini, pada rumput yang bergoyang? Toh, rumput kita telah habis berganti tembok yang kokoh!



0 komentar