Media Sosial

- September 14, 2017

"Genggamlah tanganku, tapi jangan terlalu erat, karena aku ingin seiring bukan digiring," tulis Dee Lestari yang ditujukan kepada penguasa dan pemilik media.

Telah tiga tahun berlalu saya hidup tanpa membaca kabar dari media, dalam artian berlangganan koran atau media cetak lainnya seperti majalah. Sesekali, jika ingin membaca esai atau cerita pendek, yang biasanya terbit hari minggu, maka saya akan pergi ke depan gereja, tempat pengecer koran milik seorang kawan, nebeng baca atau membeli untuk dibaca.

Media dalam anggapan saya, sejak dimiliki oleh oleh para pemodal dan politisi telah mengalami pergeseran orientasi, nyaris tak ada lagi media yang menunaikan kewajiban sebagai jurnalisme publik, penyedia informasi untuk publik, alih-alih melakukan pendidikan. Para jurnalis seolah hanya dikondisikan sebagai pencari berita untuk disajikan sesuai selera redaksi, berdasakan permintaan pengiklan atau pemilik media.

Media sebagai ruang publik yang semestianya diidamkan sebagai tempat menetasnya gagasan-gagasan tentang kebutuhan bersama, ruang yang adil dan setara, kini seakan-akan hanyalah sebatas mimpi. Ruang publik media berisi berbagai kepentingan, tak ubahnya ruang publik fisik kita yang juga dikuasai oleh ruko dan toko-toko rites serta toko modern lainnya, tak ada tempat nyaman bagi usaha kecil dan orang-orang bermodal kecil, begitulah ruang publik yang terisi secara tak adil itu berlaku juga pada ruang publik media.

Maka tak nyaman lagi menikmati media bersama secangkir kopi dan alunan musik, jika yang muncul terus menerus adalah acara-acara serimonial yang seolah-olah mengabarkan kebaikan penguasa, menggiring rakyat untuk mengaminkan bahwa si politisi B adalah baik, peduli dan layak dipilih untuk menjadi pemimpin masa depan, atau hiburan-hiburan infotaiment yang membuat blenek.

Kekecawaan atas media yang tak lagi berada pada orientasi awalnya sebagai bagian penting dari pilar demokrasi, menunakan fungsi memberikan informasi dan pendidikan untuk publik, membuat orang beralih ke media sosial, seperti facebook, twitter, instagram. Jika hanya sekedar mendapatkan pengumuman, informasi yang memenuhi standar dimana, kapan dan siapa yang memberikan informasi, media sosial telah memenuhi kaedah dan persyaratan itu, bahkan tak jarang justeru media-media yang dikelola oleh para jurnalis itu justeru nara sumbernya adalah media sosial.

Kegandrungan itu terus meningkat, animo publik pengguna jasa media sosial yang tak terbendung melahirkan masalah baru, hoax! Penyebar berita bohong secara piawai melirik peluang ini untuk mengeruk keuntungan. Media sosial semacam facebook yang mewujud layaknya media tak bertuan-redaksi,  terlanjur dipercaya sebagai media informasi alternatif. Orang akhirnya dengan mudah termakan hoax. Penikmat media sosial, mulai dari kelas menengah kebawah hingga atas pun menjadi sasaran empuk penyebar berita palsu, tak ada yang bertanggungjawab.

UU ITE yang semestinya dibuat untuk kepentingan meminimalisir atau menumpas hoax yang semakin bebas bergentayangan, justeru dimanfaatkan oleh kekuasaan yang anti kritik untuk membungkam para aktifis yang kritis, dengan dalih menebar kebencian. Media sosial pun kembali berusaha dikendalikan oleh penguasa dan pemodal.

Media sosial yang kini menjadi pilihan menyampaikan informasi, bahwa warga tidak lagi hanya sebagai konsumen berita, tetapi juga bisa bertindak sebagai pembuat berita, melalui postingan-postingan yang berkualitas, jujur dan adil, dijebak pada kerumitan-kerumitan baru, Keluguan sebagai warga yang mudah termakan berita-berita "heboh dan wah" menjadi penyebar gartis postingan-postingan yang justeru tak bermutu. Selain itu, warga di luar kategori lugu itu dijebak dengan cara lain, yang menyebarkan postingan berkualitas, melawan informasi dominan media mainstream, berusaha dibungkan dengan UU ITE, dalil dan dalihnya; menyebarkan postingan kebencian (hate speech).

Padahal kehadiran warga yang aktif di media sosial untuk menyampaikan informasi, dengan postingan-postingan yang berkualitas, jujur, adil dan bukan tukang fitnah diharapkan mampu melahirkan nalar publik yang sehat, nalar yang memiliki akses yang adil dan setara untuk menerima dan memberi informasi, sebagai ungkapan Dee Lestari di atas, "genggamlah tanganku, tapi jangan terlalu erat, karena aku ingin seiring bukan digiring!"

Apakah media sosial hendak juga dikangkangi pemodal dan politisi? Dan kita kembali harus berhenti? Tergantung kita sebagai pengguna, mau diperalat atau tidak, menjadi pengguna media sosial yang waras atau latah menjadi penyebar berita yang tak jelas sumbernya!

Tabik